Badan Ekonomi Kreatif: Pemberantas Pembajakan?

 

badan-ekonomi-kreatif-pembajakan

Badan Ekonomi Kreatif sudah dibentuk. Meski belum siap untuk bekerja penuh, namun janji dari presiden Jokowi pada masa kampanye sudah ditepati. Lalu apa tugas awal untuk mematangkan industri kreatif di Indonesia khususnya dunia musik? Ada beberapa musisi yang berpendapat bahwa yang utama adalah pemberantasan pembajakan.

Masalah pembajakan baik untuk karya musik, perangkat lunak, film dan lainnya adalah masalah klasik industri kreatif di Indonesia. Kerugian akibat dari pembajakan ini sudah merugikan negara sebesar kurang lebih Rp4triliun.[1] Dalam hal pembajakan, Indonesia memiliki prestasi ‘tinggi’ yaitu menempati peringkat 12 dunia.[2] Tidak hanya di Indonesia, pembajakan juga bukan lagi hal baru di dunia. Ia sudah begitu menjadi ancaman akan dirampasnya hak intelektual para pekerja kreatif, termasuk pencipta lagu dan musisi

Kasus Norwegia

Teknologi dapat menjadi dua sisi pedang. Di satu sisi ‘ketajamannya’ dapat membantu industri kreatif, terutama musik. Di sisi lain ia dapat ‘membunuh’ perlahan-lahan. Dalam hal ‘membunuh’ salah satu contohnya adalah pembajakan yang relatif lebih mudah pada saat musik dapat dikompres menjadi file kecil dalam bentuk mp3. Mp3 dapat pindah dari satu komputer ke komputer lain, dari satu ponsel ke ponsel lain, dari satu flashdisk ke flashdisk lain tanpa perlu sadar dengan mechanical rights (hak menyebarkan) dari karya-karya musik tersebut.

Ada beberapa cara untuk mengurangi ketakutan kita akan pembajakan, sebagai pelaku dalam industri kreatif, baik pencipta maupun pebisnis. Ada studi di Norwegia baru-baru ini yang menyatakan bahwa pembajakan di negeri tersebut menurun[3]. Penyebab menurunnya pembajakan karena bantuan teknologi. Ini lah sisi lain dari teknologi yang positif dan membantu, yaitu streaming musik.

Dalam lima tahun, di survey itu, yang mengunduh file secara ilegal menurun drastis. Dari 80% di tahun 2009, pada tahun 2014 tinggal 4%! Jenis file yang paling banyak diunduh ilegal tentu saja adalah musik. Dengan bergesernya gaya hidup masyarakat Norwegia menjadi lebih dekat dengan dunia digital, sehingga membuat streaming musik sebagai kebutuhan yang relevan dan kontekstual. Seiring dengan bergesernya gaya hidup, kebutuhan akan hiburan, terutama musik, pun ikut bergeser.

Menurut data, Indonesia menduduki peringkat kelima sebagai negara dengan pengguna smartphone terbanyak di dunia dan jumlah pengguna internet Indonesia dari 2013 sebanyak 71 juta, meningkat menjadi 82 juta jiwa di 2014.[4] Di Indonesia sudah ada beberapa layanan streaming musik. Kesulitan yang dialami layanan-layanan tersebut adalah dalam hal transaksi pembelian jasa streaming itu yang kebanyakan menggunakan kartu kredit atau transfer. Ada juga yang menggunakan pemotongan pulsa ponsel bagi layanan yang bekerja sama atau yang dimiliki oleh perusahaan telco. Sebagian besar masyarakat Indonesia tidak memiliki kartu kredit dan juga isu trust dalam bertransaksi menggunakan kartu kredit ataupun kas transfer di dunia maya menjadi masalah lain. Meskipun sudah banyak online shop tapi tidak serta merta banyak orang jadi percaya dan mau melakukan transaksi secara online.

Dengan pengguna ponsel dan internet yang begitu tinggi, Indonesia dapat mencontoh apa yang sudah dilakukan Norwegia untuk menurunkan angka pengunduhan data ilegal terutama musik. Badan Ekonomi Kreatif inilah yang diharapkan mampu menjadi inisiator dan lokomotif dari gerakan tersebut. Menyiapkan infrastruktur, termasuk untuk memudahkan transaksi online yang terjamin keamanannya, merangsang investor dan perbankan untuk mendukung lebih banyak lagi startup membuat layanan streaming musik, serta mengikutsertakan praktisi, akademisi, peneliti, untuk terus melakukan riset menemukan cara terbaik dalam menyelesaikan masalah ilegal sharing ini.

Butuh Bersinergi

Badan Ekonomi Kreatif (BEK) perlu bersinergi lintas instansi untuk melakukan pencegahan, pembinaan dan juga kampanye anti pembajakan dengan intensitas lebih tinggi, dengan menggunakan cara-cara yang kreatif tentunya. Sekarang kita juga memiliki komisioner di bawah Kemkumham yaitu Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Lembaga ini dibentuk untuk melindungi hak cipta sehingga dapat mendorong makin banyak orang untuk mencipta.[5]

Antara Badan Ekonomi Kreatif dan LMKN ini belum terlalu jelas tupoksi masing-masing. Apakah LMKN hanya bertugas untuk mengelola perlindungan hak cipta; cara pengoleksian hak cipta antara pemegang hak cipta dengan pengguna karyanya? Sedangkan BEK lebih pada tataran yang lebih luas mencakup pengembangan infrastruktur, pembinaan hingga strategi pengembangan inovasi industri kreatif? Apakah tupoksi BEK juga mencakup strategi pencegahan pembajakan? Semua ini masih belum jelas karena keduanya masih baru terbentuk. Asumsi sementara, kedua badan ini perlu bersinergi, termasuk dengan lembaga penegak hukum, dalam pencegahan dan pemberantasan pembajakan. Serta yang paling penting adalah political will yang solid dan konsisten.

 

[1] http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt524064d8f303a/pappri–pembajakan-di-indonesia-mencapai-90-persen. Diakses 1 Februari 2015

[2] http://news.okezone.com/read/2011/03/09/95/433207/hari-musik-nasional-stop-pembajakan. Diakses 2 Februari 2015

[3] http://www.businessinsider.co.id/norway-music-piracy-statistics-2015-1/#.VM3TccYolPM. Diakses 1 Februari 2015

[4]http://www.republika.co.id/berita/trendtek/gadget/14/11/02/neehfh-pengguna-smartphone-indonesia-peringkat-kelima-dunia. Diakses 1 Februari 2015

[5] http://www.tempo.co/read/news/2015/01/20/112636253/Rhoma-dan-Ebiet-Jadi-Komisioner-Hak-Cipta. Diakses 2 Februari 2015

Advertisements