Maksimalkan Intelijen, Hindari Pendadakan ISIS

Studi tentang pendadakan strategis dapat mengecewakan mereka yang selalu berasumsi bahwa akan mendapatkan pemahaman teoritis lebih baik dari suatu subjek. Hingga secara logis akan mengarahkan pada penemuan praktis yang lebih efektif untuk mengantisipasi pendadakan strategis dan mengurangi dampaknya.[1] Artinya, ancaman pendadakan strategis dapat datang kapan saja tanpa ada yang tahu. Pendadakan strategis pun juga sering terjadi di Indonesia. Yang akan dibahas di sini adalah pendadakan yang melibatkan ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) di Indonesia.

Indonesia, negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, telah mengonfirmasi bahwa lebih dari 50 warganya sedang berjuang di Suriah dan Irak. Malaysia telah mengatakan bahwa antara 30 dan 40 warga Malaysia melakukan hal yang sama. Dalam kedua kasus, angka yang sebenarnya bisa jauh lebih tinggi jika kita mempertimbangkan orang-orang yang mungkin telah melakukan perjalanan ke daerah konflik dari tujuan lainnya. Pihak berwenang Indonesia telah mencatat bahwa beberapa warga negaranya tewas berjuang untuk ISIS di Suriah.[2]

Gerakan ini telah menyebarkan pengaruh dan merekrut pengikutnya di Indonesia ditandai dengan deklarasi pendirian ISIS Indonesia di Solo, Bima dan sejumlah wilayah di Indonesia lainnya. Sejauh ini ISIS Indonesia telah mengirimkan lebih dari 200 anggotanya ke Irak dan Suriah via Turki, dan diperkirakan keanggotaan ISIS di Indonesia telah mencapai angka 1000 anggota di Indonesia. Para pendukung ISIS di Indonesia telah bersumpah setia atau membaiat pimpinan ISIS, Abu Bakar al Baghdadi. Dengan sumpah itu, para pendukung ISIS seolah-olah tak lagi menjadi warga negara Indonesia, melainkan menjadi warga negara ISIS.[3]

Indonesia sebagai negara demokrasi dengan pemeluk agama Islam terbesar di dunia menjadi target empuk bagi para teroris berideologi agama ini. Terbukti dengan berbagai kegiatan teror yang terjadi dalam 15 tahun terakhir.

Diperkirakan sudah ada beberapa organisasi Islam yang mendukung gerakan ISIS di Indonesia, mereka adalah: Abu Bakar Ba’asyir dan sebagian Jemaah Anshorut Tauhid (JAT), Tauhid wal Jihad yang dipimpin oleh Aman Abdurrahman (sekarang di penjara), FAKSI (Forum Aktivis Syariat Islam) dipimpin oleh M. Fachry, pemimpin redaksi situs Al Mustaqbal dan MIT (Mujahidin Indonesia Timur) yang dipimpin oleh Santoso.[4]

Perjuangan ISIS memang tidak jauh dari kelompok Islam radikal lainnya. Musuh abadi mereka adalah para kafir atau non muslim dan juga pendukungnya serta siapapun yang tidak setuju dengan pendirian kekhalifahan, termasuk pemerintah Indonesia yang berideologi Pancasila.

Faktor yang membuat ISIS memliki pengikut yang cukup besar dan dapat meningkat lagi, karena mereka menawarkan suatu yang berbeda, sesuatu yang tidak dimiliki oleh barisan Islam garis keras lainnya seperti misalnya Jamaah Islamiyah. ISIS menawarkan suatu jalan alternatif yang menjauhi korupsi dan sistem politik yang lain dari sistem ala Barat ataupun Arab. Masyarakat ideal yang akan menerapkan sistem sesuai dengan Al Quran. ISIS mulai menularkan ide-ide untuk isu birokrasi, sosial, pendidikan dan pelayanan kesehatan, pajak (zakat) bagi Muslim maupun non muslim.[5]

Intelijen negara dalam menghadapi ISIS sudah bekerja dan menyatakan komitmennya, seperti yang dinyatakan oleh Kepala BIN Marciano Norman bahwa pemerintah sudah sangat tegas menolak dan tidak mengizinkan ISIS berkembang di Indonesia. Jika terdapat kelompok yang tetap mendorong atau melakukan dukungan terhadap ISIS harus diambil tindakan tegas. Selain itu harus ada peran serta masyarakat mencegah berkembangnya ISIS di Indonesia. Badan Intelijen Negara telah melakukan deteksi terhadap dampak penyebaran paham ISIS di Indonesia terutama berkembangnya kelompok-kelompok radikal. Terdapat potensi adanya upaya dari kelompok radikal untuk bergabung menjadi bagian dari ISIS. Oleh karena itu, BIN akan melakukan upaya pencegahan penyebaran paham yang dapat merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.[6]

Penangkapan terhadap beberapa tokoh ISIS di Indonesia juga sudah berjalan. Abu Fida yang menjadi salah satu anggota dari JAT pimpinan Abu Bakar Ba’asyir sudah ditangkap oleh tim anti teror Densus 88. Abu Fida yang memiliki nama asli Syaifuddin Umar ini adalah salah satu tokoh ISIS di Indonesia. Ia aktif dalam kegiatan propaganda ISIS di Indonesia. Biasanya, pria yang pernah sekolah di Mekkah ini kebagian materi syariah, materi yang banyak mengupas dalil-dalil seputar kewajiban muslim mendukung gerakan kekhilafahan. Penguasaan inilah yang membuatnya bisa menjadi semacam motivator ulung. Ceramahnya mampu memberikan doktrin yang kuat, termasuk doktrin seputar kewajiban berjihad kepada para pendukung ISIS.[7]

Penangkapan terhadap tokoh ISIS di Indonesia ini merupakan salah satu kegiatan operasi yang di dalamnya terlibat juga intelijen negara. Secara fungsi, intelijen sudah bekerja sesuai tugasnya yaitu melakukan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan sesuai yang diamanatkan Undang Undang nomor 17 tahun 2013.

Tugas intelijen dalam menghadapi ISIS dipastikan tidak berhenti di sini. Karena masih terdapat tugas yang tidak kalah beratnya yaitu menghadapi para jihadi ISIS yang nantinya akan pulang ke Indonesia setelah berperang di Irak dan Suriah. Bagaimana mengawasi mereka sehingga tidak menimbulkan kegiatan ISIS berikutnya di Indonesia adalah tantangan baru yang harus diantisipasi oleh intelijen Indonesia.

Untuk menghadapi pulangnya jihadi ISIS inilah peran BIN sebagai koordinator intelijen diperlukan. Melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 67 tahun 2013, Badan Intelijen Negara (BIN) resmi menjadi koordinator penyelenggara intelijen negara. BIN kini memiliki BIN daerah (Binda) sebagai unit struktural BIN di provinsi dalam hal penyelenggaraan kegiatan intelijen di daerah. Sementara di pusat ada pula Komite Intelijen Pusat (Kominpus) yang menjadi forum kordinasi pimpinan penyelenggaraan intelijen negara di pusat[8]. Dalam struktur Komite Intelijen Pusat yang dibentuk BIN terdapat kepala BIN sebagai ketua dengan anggota yang terdiri dari kepala intelijen Polri, asisten intelijen panglima TNI (Tentara Nasional Indonesia), kepala intelijen TNI, jaksa agung muda bidang intelijen serta pimpinan intelijen kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian. Sementara untuk Kominda, kepala Binda sebagai ketua dan anggotanya terdiri dari pimpinan Intelijen TNI di daerah, pimpinan intelijen Kepolisian di daerah, pimpinan intelijen Kejaksaan di daerah, kepala Kesatuan Bangsa dan Politik dan pimpinan intelijen kementerian lembaga pemerintah nonkementeran di daerah.

Dengan kelengkapan alat dan perangkat hukum tentang intelijen yang ada sekarang, BIN seharusnya dapat melakukan kerja koordinasi intelijen di Indonesia terkait dengan perkembangan ISIS, baik di pusat maupun daerah. Sesuai dengan Perpres nomor 67 tahun 2013 pasal 9 tadi, pertukaran informasi atau intelijen dapat dilakukan pada saat rapat koordinasi intelijen di pusat atau daerah yang akan diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan.

Namun demikian untuk mengantisipasi pendadakan strategis tetap dibutuhkan suatu sistem atau cara yang murah, cepat dan efektif. Agar keterangan intelijen tentang ISIS ataupun isu ancaman lainnya dapat dibagi dan didistribusikan demi kepentingan nasional serta dapat diakses siapapun dari dalam komunitas intelijen negara Indonesia.

[1]    Betts & Mahken (ed), Michael I. Handel: Intelligence and the Problem of Strategic Surprise, Paradoxes of Strategic Intelligence, hal. 1; Frank Cass, London, 2003

[2]    Joseph Cinyong Liow; ISIS Goes to Asia, hal. 2; Foreign Affairs, 2014

[3]    Fuad Nassar; Gerakan ISIS, Ancaman Ideologi dan Keagaman NKRI, bimasislam.kemenag.gi.id-informasi-opini

[4]    Gwenael Njoto-Feilard, Responses to the Challange of ISIS in Indonesia, hal. 3; ISEAS Perspective; 2014

[5]    Ibid.

[6]    http://www.bin.go.id/nasional/detil/298/1/07/08/2014/kepala-bin–tidak-ada-ruang-bagi-isis-di-indonesia

[7]    http://www.tribunnews.com/regional/2014/08/15/abu-fida-motivator-ulung-langganan-densus-88

[8]    http://www.beritasatu.com/nasional/151537-peraturan-presiden-no67-bin-jadi-koordinator-intelijen-negara.html