Anarkisme Bukan Terorisme

stock-vector-anarchy-symbol-123149071

Anarkisme berasal dari kata anarki. Anarki dapat diartikan sebagai suatu spirit atau semangat dan anarkisme dapat pula diartikan sebagai suatu filosofi. Anarki sebagai suatu spirit adalah semangat ketidaksetujuan terhadap kemapanan baik dalam pemerintahan maupun dalam hirarki organisasi apa pun. Ketidaksetujuan terhadap sistem, pola kerja atau apa pun. Anti kemapanan tidak berarti gerakan atau semangat ini sesuatu yang negatif. Anarkisme tidak mengajarkan penggunaan kekerasan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Terdapat pendapat arus utama filsafat anarkisme. Kebanyakan penganut filsafat anarkisme berkeyakinan:
1. Manusia terlahir baik ataupun terbentuk dari potensinya untuk menjadi baik. Manusia dirusak oleh otoritas dari agama, politik,dan pendidikan
2. Manusia adalah makhluk sosial dan secara alami manusia itu ingin bekerjasama dari pada bersaing
3. Otoritas dalam segala bentuk menghalangi pembangunan manusia
4. Kepemilikian pribadi sebagai institusi menciptakan korupsi dan eksploitasi oleh manusia
5. Negara adalah entitas yang tidak wajar dan koruptif. Pengembangan suatu komunitas haruslah berdasarkan kerjasama warga secara sukarela, tidak di bawah tekanan pemerintah
6. Organisasi yang kompleks dan besar menuju pada kerumitan hirarki dan ortoriter. Desentralisasi memungkinkan untuk kerjasama antar manusia
7. Perubahan sosial harus spontan, langsung, dan mencerminkan keinginan massa, yang muncul dari dalam, bukan dari luar komunitas. Perubahan sosial harus konsisten maksud dan tujuannya
8. Industri akan merugikan jika mesin menguasai manusia yang akan membawa dehumanisasi, kehancuran integritas pribadi dan kebuntuan kreativitas

Kondisi yang chaos, kekacauan, menghancurkan segala tatanan dan mulai dari titik nol adalah suatu definisi yang kerap digunakan untuk menggambarkan anarkisme. Anti terhadap kemapanan apalagi jika situasi mapan itu koersif, tidak adil maka perlu ditumbangkan atau dilawan dengan gerakan anarki. Dari angggapan seperti itu terkesan bahwa semangat atau gagasan anarki itu adalah suatu gerakan yang negatif dan agresif.

Keburukan nama anarkisme tidak terbantu menjadi lebih baik di saat sudah terbentuknya persepsi di masyakarakat bahwa anarkisme adalah terorisme. Persepsi yang banyak dibangun oleh media. Setiap ada tindakan vandalisme atau teror hampir selalu anarkisme yang dijadikan kambing hitam dan menjadi headline.

Sementara itu hubungan antara anarkisme dan terorisme tidaklah dekat secara maksud dan tujuan. Anarkisme adalah suatu filosofi dan spirit, sementara terorisme lebih kepada suatu tindakan teror.

Meskipun berbeda namun keduanya dapat saling berkolaborasi jika digunakan untuk keperluan yang salah. Terorisme sama dengan anarkisme karene mereka menyerang nilai tertentu. Anarki bisa dengan mudah ditunggangi oleh teroris atau aksi teror.

Pada abad 19, aktivis anarki berasumsi bahwa masyarakat dunia sudah sadar dan paham akan gerakan revolusi mereka. Gerakan untuk menjatuhkan monarki. Gerakan anti kemapanan. Masyarakat dunia (Eropa) mereka asumsikan memiliki rasa, keingninan dan cita-cita yang sama dengan semangat perjuangan mereka. Dibutuhkan suatu percikan kecil saja untuk menyulut semua pendukung gerakan untuk bergerak secara spontan dan menjalankan revolusi. Dengan berpegang pada asumsi itu, sebagian anggota gerakan itu mulai menjalankan aski terornya dengan teror bom atau pembunuhan sebagai percikan untuk menggerakan massa. Aksi ini yang disebut sebagai propaganda dengan perbuatan.

Anggapan bahwa aksi teror ini akan menyulut aksi gerakan memang terbukti, karena orang pun ramai-ramai bergerak untuk meruntuhkan kemapanan yang dianggap membawa ketidakadilan. Dari sisi lain, dengan aksi teror ini justru menimbulkan antipati kepada gerakan anarki. Seakan-akan gerakan anarki itu akan selalu berujung dengan teror. Tindakan teror pun mulai diidentikan dengan gerakan anarki hingga sekarang.

Pada kenyataannya, mayoritas penganut filosofi anarkisme menganjurkan bahwa mereka percaya pada kegiatan anti kekerasan untuk membuat perubahan sosial. Memberi contoh dan bukti akan lebih baik dari pada aksi teror.

Pada satu titik, terorisme dan anarkisme seharusnya akan berpisah. Anarkisme adalah suatu gagasan untuk perubahan. Sedangkan terorisme adalah mengubah dengan menimbulkan korban. Korban merupakan sesuatu yang biasa terjadi dalam terorisme, malah dibutuhkan dalam tindak terorisme sebagai keniscayaan atas aksinya. Terorisme butuh pemenang dan pihak yang kalah. Itu bertentangan dengan anarkisme.

Dari uraian di atas, jelas bahwa anarkisme tidak sama dengan terorisme. Seorang dengan spirit anarki belum tentu akan berakhir sebagai seorang teroris. Dalam diri setiap orang ada semangat anarki tersebut, terlebih di era globalisasi seperti sekarang. Ketidakadilan, kekerasan, ketidakpuasan terhadap negara atau otoritas ada di mana-mana di penjuru dunia. Yang bermodal menguasai, yang miskin terkuasai. Yang kuat di atas, yang kalah tertekan di bawah. Sehingga dapat dikatakan ketidakadilan dan ketidakpuasan terhadap negara atau otoritas sudah muncul di saat manusia lahir di dunia.

Secara sadar atau tidak, spirit anarki sudah lahir dari kecil sewaktu seorang anak mulai dapat melihat dunia, baik melalui eksternal lingkungannya maupun dari internal lingkungan atau keluarganya sendiri. Rasa ketidaksetujuan pada negara atau otoritas sudah muncul sejak anak mulai sekolah. Di sekolah (atau bahkan di rumahnya) seorang anak mulai dikenalkan pada hukuman jika melakukan kesalahan. Kesalahan yang mungkin saja tidak dilakukannya secara sengaja atau ada alasan kuat lainnya mengapa ia sampai melakukan kesalahan. Dari situ akan timbul perasaan menentang akan ketidakadilan yang menimpa dirinya. Spirirt anarki pun lahir saat itu.

Lalu, apa anak tersebut dapat dikatakan calon teroris karena adanya spirit anarki dalam kepalanya? Tentu tidak serta merta membuatnya akan menjadi teroris kelak saat dewasa. Banyak faktor lain yang membuat seseorang menjadi teroris.

Anarkisme jika disebut sebagai salah satu paham atau semangat yang dapat menjadi embrio terorisme tentu tidaklah tepat. Karena terorisme dapat menunggangi paham apa saja yang ada di dunia ini, termasuk ajaran agama yang dipelintir sedemikian rupa demi mencapai tujuan aksi terornya.

REFERENSI:
JOHN BUCCI; Searching for the Meaning of Anarchism ; The Journal of Education, Vol. 154, No. 2, IDEAS NEGLECTED IN EDUCATIONAL PHILOSOPHY (December 1971), pp. 61-68

D. Novak ; Anarchism and Individual Terrorism; The Canadian Journal of Economics and Political Science / Revue canadienne d’Economique et de Science politique, Vol. 20, No. 2 (May, 1954), pp. 176-184

‘Dua Wajah’ Tradisi Liberal

   two-faces-26614817 (2)

Dalam tradisi liberal, banyak penghargaan yang diberikan. Maksud dari penghargaan adalah tradisi liberal sangat menghargai beberapa hal, seperti menghargai kebebasan berpendapat, menghargai kebebasan berekspresi, menghargai adanya privasi dari warga masyarakat lalu juga penghargaan terhadap eksklusifitas suatu kelompok misalnya dan tentu saja menjunjung tinggi hak asasi manusia. Negara tidak punya hak atau sangat dibatasi hak-nya untuk mengatur warga negaranya, jika konteks liberal diletakkan pada ranah negara. Secara teori sederhana, negara harus memiliki kedaulatan, pemerintahan, dan rakyat. Dalam tradisi liberal, negara sangat dibatasi untuk dapat mengatur keinginan rakyatnya dalam pemenuhan hak-haknya.

Permasalahan muncul pada saat kebebasan atau penghargaan terhadap hak-hak masyarakat tadi tidak dipahami oleh beberapa pihak, baik pihak negara atau pemerintah maupun pihak-pihak dari dalam masyarakat sendiri. Maksudnya adalah adanya perbedaan persepsi akan hak-hak masyarakat tersebut. Persepsi yang kerap kali muncul adalah adanya standar ganda untuk beberapa masalah di Indonesia. Salah satunya berhubungan dengan terorisme di media sosial.

Media sosial dalam bentuk jejaring sosial (social networking) seperti twitter, Facebook, YouTube dan yang lainnya adalah hasil dari pemikiran masyarakat Barat. Masyarakat yang bertahun-tahun atau bisa dibilang seumur hidupnya hidup di dalam ekosistem liberal. Aplikasi media sosial tersebut dibuat tentunya dengan berpegangan pada tradisi liberal, bahwa masyarakat berhak untuk menyuarakan pendapatnya kapan pun, di mana pun, di depan siapa pun dan dapat ditujukan kepada siapa pun. Dari situ akan muncul percakapan dengan pengguna jejaring sosial lain dan pada akhirnya mereka akan saling berbagi informasi atau pendapat. Itu kurang lebih yang menjadi esensi dari jejaring sosial.

Di era globalisasi, jejaring sosial ini mau tidak mau sampai ke Indonesia. Dari kota-kota besar seperti Jakarta hingga di daerah administrasi paling rendah seperti desa, jika sudah dilewati koneksi internet, pasti akan bisa untuk membuat akun media sosial. Dengan teknologi selular seperti sekarang, media sosial dapat dengan mudah diakses dari ponsel.

Seperti yang sudah disebut di atas bahwa esensi jejaring sosial adalah kebebasan mengutarakan pendapat tanpa harus takut oleh tindakan represif orang lain, termasuk negara. Dengan demikian, masyarakat pengguna jejaring sosial di Indonesia, suatu negara yang pemerintahan dan juga warga negaranya tidak secara terang-terangan mengaku penganut tradisi liberal atau non liberal, harus siap menerima dan merengkuh esensi dari jejaring sosial tadi. Pada kenyataannya, banyak kontradiksi di media sosial di Indonesia. Bahkan ada beberapa konflik antar pengguna media sosial yang sampai pada ranah hukum dan pengadilan.

Dilihat dari budaya masyarakat pengguna media sosial di Indonesia, sering kali terjadi standar ganda dalam penggunaan media sosial. Mungkin akan lebih jelas jika diberikan contoh. Misalnya dalam hal terorisme.

Para penyebar teror yang terakhir muncul di jejaring sosial dan menyasar masyarakat Indonesia adalah ajakan seseorang simpastisan ISIS. Ia menggunakan YouTube dalam kampanye mengajak masyarakat Indonesia untuk bergabung dengan ISIS. Dilihat dari tradisi liberal, apa yang dilakukan penebar teror tersebut sah-sah saja, selama ia tidak mengancam untuk melakukan pembunuhan. Tidak ada yang dilanggar dalam tindakannya. Ia mengutarakan apa yang menjadi pendapatnya, menggunakan media yang juga tidak melarangnya untuk melakukan tindakan tersebut.

Lalu, bagaimana reaksi kebanyakan pengguna media sosial di Indonesia pada umumnya? Sepengamatan saya pada saat video itu dirilis pada sekitar tahun 2014 di YouTube, tidak terjadi kehebohan yang menggemparkan masyarakat, khususnya di Jakarta. Padahal secara substansi pesan dan konteks waktu yang berdekatan dengan dimulainya kampanye ISIS, harusnya muncul reaksi yang keras dari masyarakat Indonesia. Di media pun tidak terlalu banyak diangkat tentang video ajakan itu. Paling tidak, isu ini tidak menjadi isu besar yang dibicarakan di mana-mana dengan tingkat kekuatiran tinggi.

Dihubungkan dengan tradisi liberal, masyarakat kita berhak untuk tidak peduli dengan video ISIS tersebut. Masyarakat berhak untuk memilih berita atau isu apa yang mereka mau dengar, lihat dan peduli. Negara, dalam hal ini pemerintah dengan lembaga-lembaga anti terorisme, yang lebih sibuk dalam mengekang agar video tersebut tidak tersebar jauh atau bahkan kalau bisa segera dihapus dari server YouTube, bahkan menuturp akses ke YouTube. Sementara masyarakat Indonesia pada umumnya tidak terlalu panik dengan isu tersebut, bahkan mungkin tidak tahu adanya bibit ancaman dari video tersebut.

Sekarang coba bandingkan dengan isu lain seperti isu penutupan akses beberapa situs termasuk YouTube yang sempat dilakukan pada akhir masa pemerintahan presiden Yudhoyono lalu. Saat itu Menkominfo, Tifatul Sembiring memutuskan untuk menutup akses beberapa situs, termasuk YouTube dan Vimeo, mirip dengan YouTube, sebuah situs jejaring sosial audio visual. Alasan penutupan pada waktu itu adalah terkait dengan masalah pornografi. Meskipun akhirnya YouTube kembali dibuka aksesnya, namun penutupan itu sempat membuat kehebohan di masyarakat. Vimeo hingga hari ini masih ditutup aksesnya secara resmi.

Saat awal pentupan kedua situs tersebut, reaksi masyarakat, terutama pengguna media sosial (internet) di Jakarta khususnya, berteriak keras. Teriakan-teriakan di jejaring sosial pun bermacam-macam isinya, dari yang kesulitan dalam penggunaan YouTube dan Vimeo sebagai alat untuk keperluan profesionalnya hingga hilangnya hiburan. Teriakan-teriakan di media sosial ini jika dilihat ujungnya adalah hak asasi. Hak untuk menikmati hiburan, hak memilih media, hak untuk menyuarakan pendapat dan hak-hak lainnya. Hak-hak yang hidup subur di masyarkat bertradisi liberal. Hak-hak yang dihargai oleh pemerintahan liberal.

Dari sini dapat dilihat bahwa, masyarakat yang tidak terlalu peduli dengan hadirnya kampanye rekrutmen ISIS di YouTube itu lebih ‘bersuara’ pada saat Menkominfo menutup akses YouTube. Lalu, apakah isu terorisme yang mengancam seperti ISIS tidak lebih penting dibanding dengan hak mendapatkan akses YouTube? Dalam tradisi liberal, warga negara memang berhak untuk memilih isu mana yang perlu diberi perhatian. Selama isu tersebut tidak berhubungan langsung dengan hak-haknya, masyarakat tidak terlalu tertarik untuk membahasnya.

Asumsi yang muncul adalah masyarakat lebih peduli dengan penutupan akses YouTube dibandingkan dengan mendukung pemerintah melakukan penutupan YouTube agar kampanye ISIS atau terorisme tidak menyebar. Jika asumsi ini benar adanya, tentu akan semakin sulit untuk memberantas terorisme di Indonesia. Terorisme baru dirasa penting untuk diperhatikan pada saat teror itu sampai pada diri warga.

Pemerintah tidak mungkin menjalankan pencegahan dan pemberantasan terorisme tanpa dukungan masyarakat. Bicara pencegahan dan pemberantasan, artinya kebijakan apa pun yang harus dilakukan pemerintah, perlu dukungan dari masyarakat. Meskipun kebijakan tersebut terpaksa mengambil sedikit hak dari masyarakat.

   REFERENSI:
Wilkinson, Paul; Terrorism versus liberal democracy : the problems of response; Institute for the Study of Conflict, 1976

Shirky, Clay; The Political Power of Social Media: Technology, the Public Sphere, and Political Change; Foreign Affairs, Vol. 90, No. 1 (JANUARY/FEBRUARY 2011), pp. 28-41