‘Dua Wajah’ Tradisi Liberal

   two-faces-26614817 (2)

Dalam tradisi liberal, banyak penghargaan yang diberikan. Maksud dari penghargaan adalah tradisi liberal sangat menghargai beberapa hal, seperti menghargai kebebasan berpendapat, menghargai kebebasan berekspresi, menghargai adanya privasi dari warga masyarakat lalu juga penghargaan terhadap eksklusifitas suatu kelompok misalnya dan tentu saja menjunjung tinggi hak asasi manusia. Negara tidak punya hak atau sangat dibatasi hak-nya untuk mengatur warga negaranya, jika konteks liberal diletakkan pada ranah negara. Secara teori sederhana, negara harus memiliki kedaulatan, pemerintahan, dan rakyat. Dalam tradisi liberal, negara sangat dibatasi untuk dapat mengatur keinginan rakyatnya dalam pemenuhan hak-haknya.

Permasalahan muncul pada saat kebebasan atau penghargaan terhadap hak-hak masyarakat tadi tidak dipahami oleh beberapa pihak, baik pihak negara atau pemerintah maupun pihak-pihak dari dalam masyarakat sendiri. Maksudnya adalah adanya perbedaan persepsi akan hak-hak masyarakat tersebut. Persepsi yang kerap kali muncul adalah adanya standar ganda untuk beberapa masalah di Indonesia. Salah satunya berhubungan dengan terorisme di media sosial.

Media sosial dalam bentuk jejaring sosial (social networking) seperti twitter, Facebook, YouTube dan yang lainnya adalah hasil dari pemikiran masyarakat Barat. Masyarakat yang bertahun-tahun atau bisa dibilang seumur hidupnya hidup di dalam ekosistem liberal. Aplikasi media sosial tersebut dibuat tentunya dengan berpegangan pada tradisi liberal, bahwa masyarakat berhak untuk menyuarakan pendapatnya kapan pun, di mana pun, di depan siapa pun dan dapat ditujukan kepada siapa pun. Dari situ akan muncul percakapan dengan pengguna jejaring sosial lain dan pada akhirnya mereka akan saling berbagi informasi atau pendapat. Itu kurang lebih yang menjadi esensi dari jejaring sosial.

Di era globalisasi, jejaring sosial ini mau tidak mau sampai ke Indonesia. Dari kota-kota besar seperti Jakarta hingga di daerah administrasi paling rendah seperti desa, jika sudah dilewati koneksi internet, pasti akan bisa untuk membuat akun media sosial. Dengan teknologi selular seperti sekarang, media sosial dapat dengan mudah diakses dari ponsel.

Seperti yang sudah disebut di atas bahwa esensi jejaring sosial adalah kebebasan mengutarakan pendapat tanpa harus takut oleh tindakan represif orang lain, termasuk negara. Dengan demikian, masyarakat pengguna jejaring sosial di Indonesia, suatu negara yang pemerintahan dan juga warga negaranya tidak secara terang-terangan mengaku penganut tradisi liberal atau non liberal, harus siap menerima dan merengkuh esensi dari jejaring sosial tadi. Pada kenyataannya, banyak kontradiksi di media sosial di Indonesia. Bahkan ada beberapa konflik antar pengguna media sosial yang sampai pada ranah hukum dan pengadilan.

Dilihat dari budaya masyarakat pengguna media sosial di Indonesia, sering kali terjadi standar ganda dalam penggunaan media sosial. Mungkin akan lebih jelas jika diberikan contoh. Misalnya dalam hal terorisme.

Para penyebar teror yang terakhir muncul di jejaring sosial dan menyasar masyarakat Indonesia adalah ajakan seseorang simpastisan ISIS. Ia menggunakan YouTube dalam kampanye mengajak masyarakat Indonesia untuk bergabung dengan ISIS. Dilihat dari tradisi liberal, apa yang dilakukan penebar teror tersebut sah-sah saja, selama ia tidak mengancam untuk melakukan pembunuhan. Tidak ada yang dilanggar dalam tindakannya. Ia mengutarakan apa yang menjadi pendapatnya, menggunakan media yang juga tidak melarangnya untuk melakukan tindakan tersebut.

Lalu, bagaimana reaksi kebanyakan pengguna media sosial di Indonesia pada umumnya? Sepengamatan saya pada saat video itu dirilis pada sekitar tahun 2014 di YouTube, tidak terjadi kehebohan yang menggemparkan masyarakat, khususnya di Jakarta. Padahal secara substansi pesan dan konteks waktu yang berdekatan dengan dimulainya kampanye ISIS, harusnya muncul reaksi yang keras dari masyarakat Indonesia. Di media pun tidak terlalu banyak diangkat tentang video ajakan itu. Paling tidak, isu ini tidak menjadi isu besar yang dibicarakan di mana-mana dengan tingkat kekuatiran tinggi.

Dihubungkan dengan tradisi liberal, masyarakat kita berhak untuk tidak peduli dengan video ISIS tersebut. Masyarakat berhak untuk memilih berita atau isu apa yang mereka mau dengar, lihat dan peduli. Negara, dalam hal ini pemerintah dengan lembaga-lembaga anti terorisme, yang lebih sibuk dalam mengekang agar video tersebut tidak tersebar jauh atau bahkan kalau bisa segera dihapus dari server YouTube, bahkan menuturp akses ke YouTube. Sementara masyarakat Indonesia pada umumnya tidak terlalu panik dengan isu tersebut, bahkan mungkin tidak tahu adanya bibit ancaman dari video tersebut.

Sekarang coba bandingkan dengan isu lain seperti isu penutupan akses beberapa situs termasuk YouTube yang sempat dilakukan pada akhir masa pemerintahan presiden Yudhoyono lalu. Saat itu Menkominfo, Tifatul Sembiring memutuskan untuk menutup akses beberapa situs, termasuk YouTube dan Vimeo, mirip dengan YouTube, sebuah situs jejaring sosial audio visual. Alasan penutupan pada waktu itu adalah terkait dengan masalah pornografi. Meskipun akhirnya YouTube kembali dibuka aksesnya, namun penutupan itu sempat membuat kehebohan di masyarakat. Vimeo hingga hari ini masih ditutup aksesnya secara resmi.

Saat awal pentupan kedua situs tersebut, reaksi masyarakat, terutama pengguna media sosial (internet) di Jakarta khususnya, berteriak keras. Teriakan-teriakan di jejaring sosial pun bermacam-macam isinya, dari yang kesulitan dalam penggunaan YouTube dan Vimeo sebagai alat untuk keperluan profesionalnya hingga hilangnya hiburan. Teriakan-teriakan di media sosial ini jika dilihat ujungnya adalah hak asasi. Hak untuk menikmati hiburan, hak memilih media, hak untuk menyuarakan pendapat dan hak-hak lainnya. Hak-hak yang hidup subur di masyarkat bertradisi liberal. Hak-hak yang dihargai oleh pemerintahan liberal.

Dari sini dapat dilihat bahwa, masyarakat yang tidak terlalu peduli dengan hadirnya kampanye rekrutmen ISIS di YouTube itu lebih ‘bersuara’ pada saat Menkominfo menutup akses YouTube. Lalu, apakah isu terorisme yang mengancam seperti ISIS tidak lebih penting dibanding dengan hak mendapatkan akses YouTube? Dalam tradisi liberal, warga negara memang berhak untuk memilih isu mana yang perlu diberi perhatian. Selama isu tersebut tidak berhubungan langsung dengan hak-haknya, masyarakat tidak terlalu tertarik untuk membahasnya.

Asumsi yang muncul adalah masyarakat lebih peduli dengan penutupan akses YouTube dibandingkan dengan mendukung pemerintah melakukan penutupan YouTube agar kampanye ISIS atau terorisme tidak menyebar. Jika asumsi ini benar adanya, tentu akan semakin sulit untuk memberantas terorisme di Indonesia. Terorisme baru dirasa penting untuk diperhatikan pada saat teror itu sampai pada diri warga.

Pemerintah tidak mungkin menjalankan pencegahan dan pemberantasan terorisme tanpa dukungan masyarakat. Bicara pencegahan dan pemberantasan, artinya kebijakan apa pun yang harus dilakukan pemerintah, perlu dukungan dari masyarakat. Meskipun kebijakan tersebut terpaksa mengambil sedikit hak dari masyarakat.

   REFERENSI:
Wilkinson, Paul; Terrorism versus liberal democracy : the problems of response; Institute for the Study of Conflict, 1976

Shirky, Clay; The Political Power of Social Media: Technology, the Public Sphere, and Political Change; Foreign Affairs, Vol. 90, No. 1 (JANUARY/FEBRUARY 2011), pp. 28-41

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s