‘Memata-matai’ Intelijen

 

63086116Tim pengawas intelijen baru saja diambil sumpahnya. Mereka terdiri dari anggota DPR yang berasal dari Komisi 1. Tim pengawas intelijen berjumlah 14 orang ini merupakan amanat dari Undang-undang Intelijen pasal 43. Pasal ini menjelaskan bahwa pengawasan eksternal penyelenggara Intelijen Negara dilakukan oleh komisi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang khusus menangani bidang Intelijen. Dalam melaksanakan Pengawasan, komisi membentuk tim  pengawas tetap yang terdiri atas perwakilan fraksi dan pimpinan komisi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang khusus menangani bidang Intelijen serta keanggotaannya disahkan dan disumpah dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan ketentuan wajib  menjaga Rahasia Intelijen.

Perlu juga dijelaskan di awal apa itu sebenaranya intelijen. Intelijen memiliki tiga wajah, yaitu sebagai organisasi, aktivitas dan informasi. Salah satu asas penyelenggaraan intelijen adalah kerahasiaan. Karakter dari ketiga wajah intelijen itu sudah tentu sesuai asas tadi yaitu kerahasiaan, baik menjaga rahasia negara maupun rahasia dalam operasi atau aktivitas serta informasi yang terkumpul.

Dalam negara transisi seperti Indonesia yang baru memiliki undang-undang resmi tentang intelijen pada tahun 2011, Born dan Leigh berpendapat bahwa badan intelijen sering tercemar oleh kegiatannya di masa lalu. Bahkan di negara berdemokrasi mapan, ada pengakuan yang berkembang bahwa badan intelijen berpotensi mengancam namun juga melindungi demokrasi. Jika dibiarkan tidak diatur, kecenderungan lembaga tersebut dapat secara sistematis melanggar privasi individu dengan pengumpulan informasi dan pengawasan; memanipulasi proses politik dengan infiltrasi gerakan politik, pressure groups, dan serikat pekerja; terlibat dalam operasi psikologis dan disinformasi; atau bahkan, dalam kasus yang ekstrim, aksi pembunuhan berlatarbelakang politik dan kudeta di negara-negara lain.

Badan intelijen di suatu negara demokrasi memang sudah menjadi keniscayaan. Ia diawasi oleh sebuah komite pengawas. Ini terjadi juga di Amerika Serikat dan Inggris misalnya yang juga memiliki komite pengawas intelijen. Secara teoritis pengawasan cara kerja intelijen ini untuk mengawal intelijen bekerja secara akuntabel. Akuntabilitas juga adalah salah satu asas penyelenggaraan intelijen sesuai dalam undang-undang.

Menurut Wibisono dan Idris dalam Menguak Tabir Intelijen Hitam Indonesia berpendapat bahwa, akuntabilitas intelijen ini dapat diidentifikasi berdasarkan tiga  hal. Pertama, akuntabilitas politik berupa mekanisme pengawasan  politik. Kedua, akuntabilitas hukum berupa mekanisme  pengawasan hukum. Ketiga, akuntabilitas finansial berupa  mekanisme pengawasan anggaran. Artinya, peran tim pengawas intelijen akan bermain di sekitar tiga ranah tersebut.

Dengan menggunakan landasan teori di atas tentang akuntabilitas intelijen, lantas akan muncul pertanyaan: sebagai suatu mekanisme pengawasan politik, hukum dan anggaran, bagaimana aturan main atau cara kerja mekanisme-mekanisme tersebut? Hal ini yang perlu diperjelas dalam menjalankan tugasnya sebagai tim pengawas. Born dan Leigh berpendapat bahwa secara garis besar, ada dua cara agar pengawasan intelijen dapat dijalankan: yang pertama adalah memberikan tanggung jawab yang luas namun tetap perlu merinci hal-hal penting apa saja yang tidak dapat diinvestigasi atau rahasia; contoh pendekatan ini dapat ditemukan di Inggris dan Australia. Yang kedua adalah dengan menjelaskan dalam aturan main yang jelas tentang daftar lengkap fungsi pengawasan dari tim pengawas intelijen, misalnya, seperti di Amerika Serikat.

Seperti yang dijelaskan di awal, intelijen memiliki tiga wajah, lalu dari sini akan muncul pertanyaan lain: jika tim pengawas intelijen perlu mengawasi intelijen, bagian mana dari wajah intelijen tersebut yang harus diawasi? Misalnya, jika negara memerlukan suatu operasi intelijen, apakah tim pengawas dapat atau memiliki akses untuk mengawasi aktivitas intelijen padahal operasi itu bersifat rahasia? Operasi apapun sesuai fungsi intelijen untuk melakukan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan, pasti dilakukan secara rahasia atau bukan untuk konsumsi umum. Semakin banyak pihak yang mengetahui suatu operasi artinya berpotensi untuk melanggar lagi salah satu asas dari intelijen, yaitu kompartementasi.

Kemudian, apakah tim pengawas dapat mengawasi informasi intelijen yang juga memiliki sifat rahasia? Dalam cara menangani pelaporan material atau informasi yang sensitif, setiap negara memiliki cara berbeda. Di Amerika Serikat, tanggung jawab terletak tidak hanya terletak pada tim atau komite pengawas tetapi juga eksekutif. Berbeda dengan di Australia, komite pengawas di parlemen dilarang untuk mendapatkan informasi operasional yang sensitif. Mereka tidak dapat meminta dokumen tersebut pada siapa pun yang terkait badan intelijen.

Di lain negara, ada yang menetapkan bahwa badan pengawas juga berhak memperoleh informasi dan dokumen dari ahli dan masyarakat sipil, misalnya, lembaga think tank atau universitas. Dengan melakukan hal tersebut, parlemen akan mampu menerima sudut pandang alternatif, selain dari pandangan pemerintah. Misalnya, di Luxembourg, komite pengawas dapat melakukan, dengan syarat dua pertiga mayoritas anggota menyetujui dan setelah berkonsultasi dengan kepala badan Intelijen, yang akan dibantu oleh seorang ahli (Born & Leigh, 2007).

Lalu, apakah badan intelijen dapat diawasi oleh tim pengawas sementara badan intelijen sudah memiliki pengawas internal? Bagaimana tim pengawas akan mengawasi penggunaan anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan intelijen? Sepertinya masih banyak pertanyaan tentang bagaimana tim pengawas ini dapat bekerja.

Seperti sudah dijelaskan di awal, bahwa kehadiran tim pengawas adalah suatu yang perlu dilakukan sesuai amanat Undang-undang Intelijen. Kehadiran tim pengawas ini untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan wewenang intelijen yang justru dapat membahayakan negara dan masyarakat. Yang sekarang perlu diperjelas adalah batasan dan mekanisme kerja tim pengawas agar intelijen baik sebagai organisasi, aktivitas ataupun informasi dapat akuntabel dan tetap berfungsi maksimal dalam bekerja.