Dunia Paralel: Musik Underground & Mainstream

(Terinspirasi oleh serial TV, Stranger Things)

Sering kita dengar istilah ‘musik underground‘. Sering juga kita dengar istilah ‘musik mainstream‘. Keduanya sering diucapkan dalam satu paragraf tulisan ataupun percakapan. Lalu, sebenarnya apa maksud dari kedua istilah itu?

Dalam setiap industri pasti ada yang namanya ‘ekosistem’. Ekosistem ini adalah segala kegiatan industri tersebut dari hulu hingga ke hilir yang melibatkan semua sumber daya, modal dan manusianya. Kurang lebih begitu definisi ekosistem yang disederhanakan.

Dalam industri musik mana hulu dan mana hilirnya? Bicara hulu artinya awal dari suatu karya musik itu tercipta, yang berwujud ide. Ide datangnya dari mana? Sudah pasti dari musisinya. Sementara hilir adalah pada bagian konsumsi musik setelah karya tersebut sampai pada konsumen.

Meminjam framework peta ekosistem industri musik yang dibuat oleh Kemenparekraf dulu, industri musik diawali oleh proses Kreasi, Reproduksi, Distribusi dan diakhiri Konsumsi. Dalam ekosistem ini terdapat industri utama dan pendukung. Kita akan lebih fokus melihat perjalanan hulu ke hilir dalam industri utama.  Di dalam proses Kreasi terlibat para penulis lagu, musisi, studio musik, perusahaan rekaman hingga lembaga manajemen kolektif. Setelah karya itu selesai ditulis dan diproduksi, masuk pada tahap Reproduksi. Tahap Reproduksi melibatkan perusahaan rekaman, pengemasan dari produk, dapat berupa CD album atau dalam bentuk digital. Pada tahap Distribusi tentunya melibatkan para distributor yang akan mendistribusikan karya musik kepada konsumen. Yang terakhir adalah tahap Konsumsi. Pada tahap ini, karya musik sudah sampai pada toko-toko musik, baik digital maupun penjual ritel dan juga termasuk pertunjukan musik untuk dikonsumsi. Secara ringkas, keterangan di atas diharapkan dapat menjelaskan jalannya suatu karya musik dari hulu (ide) hingga hilir (konsumen).

Kembali kepada pertanyaan awal mengenai ‘musik underground’ dan ‘musik mainstream’. Dapat dianalogikan, di dalam industri musik terdapat parallel universe atau dunia paralel. Dunia yang seakan mirip dengan dunia yang kita tinggali tapi sebenarnya berbeda cukup signifikan. Musik mainstream memiliki ekosistem, seperti yang dijelaskan di atas, di dunianya, begitu pun dengan musik underground  di ‘dunia paralel’. Yang membedakan adalah sumber daya, terutama modal, dan medianya saja. Dengan pasokan modal yang kuat, musik mainstream dapat menggunakan kekuatan tersebut untuk lebih hadir di masyarakat melalui berbagai macam media arusutama (mainstream). Sehingga munucul istilah ‘musik mainstream’. Sementara musik undergorund dengan keterbatasan modal, tentunya butuh cara kreatif untuk menyebarkan karyanya ke khalayak untuk dikonsumsi. Dunia underground terpaksa untuk bermain secara terbatas di dalam komunitasnya saja, di bawah tanah.

Bagaimana dengan kualitas? Kualitas tidak ditentukan di dunia paralel mana seorang musisi berada, mainstream atau underground. Kualitas musik mainstream yang bagus banyak sekali, begitu juga yang buruk. Hal yang sama terjadi di dunia underground.

Ada juga yang mengatakan bahwa ‘musik underground’ adalah suatu aliran musik. Bebas saja. Tidak terlalu penting untuk memperdebatkan hal itu dalam tulisan ini. Jadi, kalian mau bermain di dunia yang mana? Lagi-lagi, jawabannya tidak penting, yang penting adalah terus berkarya.

 

Advertisements

Hasil Survey Wahid Foundation tentang Potensi Intoleransi dan Radikalisme di Indonesia

IMG_20160803_110502.jpg

Indonesia, negara berpenduduk Muslim moderat dan toleran terbesar di dunia yang berakar pada tradisi dan sejarah yang panjang. Sayangnya, sekarang sedang menghadapi tantangan serius dengan menguatnya potensi intoleransi yang, di beberapa wilayah, berujung pada aksi radikal atas nama agama. Yang terakhir adalah insiden di Tanjungbalai.

WAHID Foundation bekerjasama dengan Lembaga Survei Indonesia melakukan survei nasional mengenai POTENSI intoleransi dan radikalisme sosial-keagamaan di kalangan Muslim Indonesia. Survei ini melibatkan 1520 responden pada 34 provinsi di Indonesia.

Hasil dari survei ini salah satunya adalah mengukur potensi radikalisme sosial-keagamaan, yaitu partisipasi kesediaan berpartisipasi dalam peristiwa-peristiwa yang melibatkan atau berpotensi melibatkan kekerasan atas nama agama. Hal ini antara lain diukur dari: Keterlibatan dalam perencanaan atau ikut melakukan sweeping hal-hal yang dianggap bertentangan dengan syariat Islam; Berdemonstrasi menentang kelompok yang dinilai menodai atau mengancam kesucian Islam; dan Melakukan penyerangan terhadap rumah ibadah pemeluk agama lain.

Survei menunjukkan 7,7% responden menyatakan mereka bersedia melakukan tindakan radikal BILA ADA KESEMPATAN. 0,4% dari total responden mengaku PERNAH MELAKUKAN tindakan radikal. Bila angka potensi ini diproyeksikan pada sekitar 180-an juta jiwa populasi Muslim Indonesia, maka terdapat sekitar 13 juta orang yang bersedia melakukan tindakan radikal dan sekitar 700 ribu orang yang pernah terlibat dalam tindakan radikal. Angka ini adalah angka potensial bukan angka aktual. Jika ditotal, jumlah tersebut kurang lebih melampaui jumlah penduduk DKI Jakarta yang pada tahun 2014 berdasarkan hasil proyeksi Sensus Penduduk tahun 2010 adalah sekitar 10 jutaan jiwa.

Hasil penting lainnya adalah tingkat intoleransi umum. Dari sekitar 1.500 orang yang disurvey menghasilkan skor 0,6% orang termasuk dalam kategori ‘toleran’, 50,4% dalam kategori ‘netral’ dan 49% kategori ‘intoleran’. Terdapat perbedaan yang tipis sekali antara kategori orang yang ‘netral’ terhadap intoleransi dengan kategori orang yang intoleran. Intoleransi di sini adalah pengingkaran terhadap hak-hak kewarganegaraan. Jadi, bukan hanya intoleransi terhadap pemeluk agama lain saja. Masalah intoleransi ini jelas penting. Seseorang yang intoleran akan mudah tersulut untuk melakukan kekerasan dan dapat menimbulkan konflik horisontal.

Survei ini juga menunjukkan bahwa faktor pendidikan, pendapatan, dan wilayah tempat tinggal ternyata tidak berpengaruh signifikan terhadap intoleransi dan radikalisme sosial-keagamaan di Indonesia. Yang lebih berpengaruh adalah pemahaman agama yang bersifat literalis yakni pemaknaan nilai dan aturan secara harafiah dan kaku. Paparan pemberitaan atau ceramah yang berangkat dari pemahaman agama yang literalis tersebut juga turut berperan.

Hasil positif dari survey ini ternyata masih ditemukan harapan untuk menanggulangi intoleransi dan radikalisme. Responden memberikan nilai positif terhadap Pancasila dan demokrasi. Mayoritas menyatakan mendukung demokrasi sebagai bentuk pemerintahan terbaik untuk Indonesia beserta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dan juga menerima Pancasila serta UUD 45.

Wahid Foundation merekomendasikan beberapa hal untuk meredam potensi intoleransi dan radikalisme:

  1. Negara harus melaksanakan tuntutan Pancasila untuk memberikan jaminan atas hak-hak sipil seluruh warga tanpa terkecuali, termasuk melakukan penegakan hukum atas aksi-aksi radikalisme keberagaman yang marak terjadi.
  2. Perlunya organisasi sosial-keagamaan dan tokoh-tokoh agama mengkampanyekan nilai-nilai Islam yang positif, damai dan toleran, serta menjadikan tafsir keagamaan lebih kontekstual sesuai tuntutan zaman guna menghindari pemahaman literalis.
  3. Membuka ruang dialog seluas-luasnya serta menggiatkan interaksi dan kerjasama antar kelompok masyarakat untuk memupuk rasa saling pengertian dan pemahaman serta menghindarkan stigmatisasi.

Harapannya, hasil survey ini dapat dijadikan pijakan untuk merancang suatu kebijakan yang berkesinambungan dan terintegrasi demi menjamin seluruh warga negara Indonesia terhindar dari tindakan intoleransi serta menghambat perilaku intoleran itu sendiri. Menjadikan Indonesia yang senantiasa damai dan tenteram.