Dunia Paralel: Musik Underground & Mainstream

(Terinspirasi oleh serial TV, Stranger Things)

Sering kita dengar istilah ‘musik underground‘. Sering juga kita dengar istilah ‘musik mainstream‘. Keduanya sering diucapkan dalam satu paragraf tulisan ataupun percakapan. Lalu, sebenarnya apa maksud dari kedua istilah itu?

Dalam setiap industri pasti ada yang namanya ‘ekosistem’. Ekosistem ini adalah segala kegiatan industri tersebut dari hulu hingga ke hilir yang melibatkan semua sumber daya, modal dan manusianya. Kurang lebih begitu definisi ekosistem yang disederhanakan.

Dalam industri musik mana hulu dan mana hilirnya? Bicara hulu artinya awal dari suatu karya musik itu tercipta, yang berwujud ide. Ide datangnya dari mana? Sudah pasti dari musisinya. Sementara hilir adalah pada bagian konsumsi musik setelah karya tersebut sampai pada konsumen.

Meminjam framework peta ekosistem industri musik yang dibuat oleh Kemenparekraf dulu, industri musik diawali oleh proses Kreasi, Reproduksi, Distribusi dan diakhiri Konsumsi. Dalam ekosistem ini terdapat industri utama dan pendukung. Kita akan lebih fokus melihat perjalanan hulu ke hilir dalam industri utama.  Di dalam proses Kreasi terlibat para penulis lagu, musisi, studio musik, perusahaan rekaman hingga lembaga manajemen kolektif. Setelah karya itu selesai ditulis dan diproduksi, masuk pada tahap Reproduksi. Tahap Reproduksi melibatkan perusahaan rekaman, pengemasan dari produk, dapat berupa CD album atau dalam bentuk digital. Pada tahap Distribusi tentunya melibatkan para distributor yang akan mendistribusikan karya musik kepada konsumen. Yang terakhir adalah tahap Konsumsi. Pada tahap ini, karya musik sudah sampai pada toko-toko musik, baik digital maupun penjual ritel dan juga termasuk pertunjukan musik untuk dikonsumsi. Secara ringkas, keterangan di atas diharapkan dapat menjelaskan jalannya suatu karya musik dari hulu (ide) hingga hilir (konsumen).

Kembali kepada pertanyaan awal mengenai ‘musik underground’ dan ‘musik mainstream’. Dapat dianalogikan, di dalam industri musik terdapat parallel universe atau dunia paralel. Dunia yang seakan mirip dengan dunia yang kita tinggali tapi sebenarnya berbeda cukup signifikan. Musik mainstream memiliki ekosistem, seperti yang dijelaskan di atas, di dunianya, begitu pun dengan musik underground  di ‘dunia paralel’. Yang membedakan adalah sumber daya, terutama modal, dan medianya saja. Dengan pasokan modal yang kuat, musik mainstream dapat menggunakan kekuatan tersebut untuk lebih hadir di masyarakat melalui berbagai macam media arusutama (mainstream). Sehingga munucul istilah ‘musik mainstream’. Sementara musik undergorund dengan keterbatasan modal, tentunya butuh cara kreatif untuk menyebarkan karyanya ke khalayak untuk dikonsumsi. Dunia underground terpaksa untuk bermain secara terbatas di dalam komunitasnya saja, di bawah tanah.

Bagaimana dengan kualitas? Kualitas tidak ditentukan di dunia paralel mana seorang musisi berada, mainstream atau underground. Kualitas musik mainstream yang bagus banyak sekali, begitu juga yang buruk. Hal yang sama terjadi di dunia underground.

Ada juga yang mengatakan bahwa ‘musik underground’ adalah suatu aliran musik. Bebas saja. Tidak terlalu penting untuk memperdebatkan hal itu dalam tulisan ini. Jadi, kalian mau bermain di dunia yang mana? Lagi-lagi, jawabannya tidak penting, yang penting adalah terus berkarya.

 

DICARI: KONTRA NARASI RADIKALISME

 

blank-wanted-poster-template-for-kidswanted-poster-template-for-pirates-6jud41kx

Diseminasi ideologi dapat dilakukan lewat mana pun, termasuk lewat media. Pada era demokrasi dan teknologi informasi seperti sekarang ini, semua orang dapat membuat media sendiri. Bentuknya dapat berupa media konvensional seperti surat kabar, televisi atau radio. Ketiganya memerlukan modal yang besar. Sementara adanya internet memberikan alternatif yang jauh lebih murah dan lebih efektif dalam hal kecepatan penyampaian pesan serta jangkauan yang luas. Dengan situs internet, siapa pun, di mana pun dapat mengakses konten media tersebut.

Maret 2015, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika mengeluarkan rilis akan menutup situs-situs internet yang diduga menyebarkan paham radikal. Sebanyak 22 situs yang dianggap menjadi penggerak paham radikalisme di Indonesia ditutup. Alasan penutupan 22 situs tersebut adalah permintaan dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Menurut BNPT semua situs itu menyebarkan paham radikalisme dan sebagai simpatisan radikalisme.

Di era demokrasi sekarang ini, penutupan situs-situs itu menimbulkan pro dan kontra. Masing-masing dengan alasan sendiri. Bagi yang pro menyebutkan bahwa pemblokiran sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 19/2014 yang menyediakan payung hukum untuk menutup akses terhadap situs internet bermuatan negatif dan meresahkan masyarakat. Sesuai aturan tersebut, situs konten yang bisa dilaporkan dan dapat diblokir adalah menyangkut privasi, pornografi anak, kekerasan, suku, agama, ras, dan antar golongan. Dalam kasus penutupan 22 situs ini, media-media tersebut digolongkan sebagai konten negatif yang dapat membahayakan masyarakat dan keamanan nasional, seperti dikutip dari laman BNPT. Pihak yang kontra berpendapat tidak adanya definisi jelas mengenai ‘situs radikal’. Ada juga yang membawanya ke ranah pelanggaran HAM, karena mendapatkan informasi adalah bagian dari hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat dilindungi dalam lingkungan demokrasi.

‘Demokrasi’ dan ‘HAM’ kerap dijadikan tameng untuk lolos dari dakwaan bagi kelompok radikal. Dari persoalan ini maka timbul ancaman, bahwa penegak hukum tidak dapat berfungsi maksimal dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan terorisme karena selalu dibenturkan dengan isu HAM, sehingga kegagalan pengamanan akan sangat mungkin terjadi. Keamanan negara dan bangsa dapat terancam.

Dengan melihat fenomena di atas, muncul pertanyaan: bagaimana agar aktivitas intelijen dan penegak hukum tidak berbenturan dengan isu HAM dalam mencegah dan memberantas terorisme pada era demokrasi sekarang ini? Jawabannya, kontra narasi. Karena di era sekarang, tidak mungkin melakukan tindakan kekerasan dari penegak hukum seperti era Orde Baru untuk mengekang kebebasan berpikir, berpendapat dan berkumpul.

Dalam teori intelijen ada yang disebut dengan penggalangan (conditioning). Penggalangan adalah kegiatan intelijen dengan sasaran psikologis. Oleh karena itu perang ini dinamakan psychological warfare atau perang urat syarat. Tujuan penggalangan adalah menggarap sasaran sedemikian rupa, sehingga mau berbuat sesuai dengan keinginan kita (Hendropriyono, 2013). Kegiatan ini serupa dengan membangun dan mendistribusikan narasi yang nantinya akan disebarkan kepada masyarakat. Narasi apa? Tentunya adalah narasi anti radikalisme untuk melawan narasi yang sudah dibangun oleh kelompok radikal lewat situs atau media lainnya. Narasi tersebut dapat disebarkan melalui cara-cara yang dekat dengan masyarakat menggunakan produk budaya populer misalnya tulisan, buku, cerita, bahkan film.

Aktivitas kelompok radikal di media online, sangat aktif. Setiap harinya ada sekitar 2-3 artikel baru tayang di situs mereka. Mereka juga aktif di media sosial. Engagement atau interaksi mereka dengan pengikutnya yang kebanyakan anak muda juga cukup tinggi. Adanya interaksi artinya mereka memiliki admin yang selalu aktif menjaga media sosialnya. Artinya, terdapat suatu organisasi di balik semua kegiatan mereka. Organisasi ini bisa kecil atau mungkin besar secara ukuran jumlah pegawai atau dana. Melihat keaktifannya, tidak mungkin kegiatan di media online ini dilakukan oleh satu-dua orang saja.

Diperlukan kampanye narasi anti radikalisme yang masif, sustainable dan terencana rapi. Perlunya peran dari berbagai disiplin ilmu untuk membantu menghadapi masalah radikalisme yang semakin meluas. Perang sesungguhnya adalah perang urat syaraf atau narasi, tentu tanpa mengecilkan tindakan peneyergapan atau operasi kontak senjata dari para penegak hukum.

Hasil Survey Wahid Foundation tentang Potensi Intoleransi dan Radikalisme di Indonesia

IMG_20160803_110502.jpg

Indonesia, negara berpenduduk Muslim moderat dan toleran terbesar di dunia yang berakar pada tradisi dan sejarah yang panjang. Sayangnya, sekarang sedang menghadapi tantangan serius dengan menguatnya potensi intoleransi yang, di beberapa wilayah, berujung pada aksi radikal atas nama agama. Yang terakhir adalah insiden di Tanjungbalai.

WAHID Foundation bekerjasama dengan Lembaga Survei Indonesia melakukan survei nasional mengenai POTENSI intoleransi dan radikalisme sosial-keagamaan di kalangan Muslim Indonesia. Survei ini melibatkan 1520 responden pada 34 provinsi di Indonesia.

Hasil dari survei ini salah satunya adalah mengukur potensi radikalisme sosial-keagamaan, yaitu partisipasi kesediaan berpartisipasi dalam peristiwa-peristiwa yang melibatkan atau berpotensi melibatkan kekerasan atas nama agama. Hal ini antara lain diukur dari: Keterlibatan dalam perencanaan atau ikut melakukan sweeping hal-hal yang dianggap bertentangan dengan syariat Islam; Berdemonstrasi menentang kelompok yang dinilai menodai atau mengancam kesucian Islam; dan Melakukan penyerangan terhadap rumah ibadah pemeluk agama lain.

Survei menunjukkan 7,7% responden menyatakan mereka bersedia melakukan tindakan radikal BILA ADA KESEMPATAN. 0,4% dari total responden mengaku PERNAH MELAKUKAN tindakan radikal. Bila angka potensi ini diproyeksikan pada sekitar 180-an juta jiwa populasi Muslim Indonesia, maka terdapat sekitar 13 juta orang yang bersedia melakukan tindakan radikal dan sekitar 700 ribu orang yang pernah terlibat dalam tindakan radikal. Angka ini adalah angka potensial bukan angka aktual. Jika ditotal, jumlah tersebut kurang lebih melampaui jumlah penduduk DKI Jakarta yang pada tahun 2014 berdasarkan hasil proyeksi Sensus Penduduk tahun 2010 adalah sekitar 10 jutaan jiwa.

Hasil penting lainnya adalah tingkat intoleransi umum. Dari sekitar 1.500 orang yang disurvey menghasilkan skor 0,6% orang termasuk dalam kategori ‘toleran’, 50,4% dalam kategori ‘netral’ dan 49% kategori ‘intoleran’. Terdapat perbedaan yang tipis sekali antara kategori orang yang ‘netral’ terhadap intoleransi dengan kategori orang yang intoleran. Intoleransi di sini adalah pengingkaran terhadap hak-hak kewarganegaraan. Jadi, bukan hanya intoleransi terhadap pemeluk agama lain saja. Masalah intoleransi ini jelas penting. Seseorang yang intoleran akan mudah tersulut untuk melakukan kekerasan dan dapat menimbulkan konflik horisontal.

Survei ini juga menunjukkan bahwa faktor pendidikan, pendapatan, dan wilayah tempat tinggal ternyata tidak berpengaruh signifikan terhadap intoleransi dan radikalisme sosial-keagamaan di Indonesia. Yang lebih berpengaruh adalah pemahaman agama yang bersifat literalis yakni pemaknaan nilai dan aturan secara harafiah dan kaku. Paparan pemberitaan atau ceramah yang berangkat dari pemahaman agama yang literalis tersebut juga turut berperan.

Hasil positif dari survey ini ternyata masih ditemukan harapan untuk menanggulangi intoleransi dan radikalisme. Responden memberikan nilai positif terhadap Pancasila dan demokrasi. Mayoritas menyatakan mendukung demokrasi sebagai bentuk pemerintahan terbaik untuk Indonesia beserta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dan juga menerima Pancasila serta UUD 45.

Wahid Foundation merekomendasikan beberapa hal untuk meredam potensi intoleransi dan radikalisme:

  1. Negara harus melaksanakan tuntutan Pancasila untuk memberikan jaminan atas hak-hak sipil seluruh warga tanpa terkecuali, termasuk melakukan penegakan hukum atas aksi-aksi radikalisme keberagaman yang marak terjadi.
  2. Perlunya organisasi sosial-keagamaan dan tokoh-tokoh agama mengkampanyekan nilai-nilai Islam yang positif, damai dan toleran, serta menjadikan tafsir keagamaan lebih kontekstual sesuai tuntutan zaman guna menghindari pemahaman literalis.
  3. Membuka ruang dialog seluas-luasnya serta menggiatkan interaksi dan kerjasama antar kelompok masyarakat untuk memupuk rasa saling pengertian dan pemahaman serta menghindarkan stigmatisasi.

Harapannya, hasil survey ini dapat dijadikan pijakan untuk merancang suatu kebijakan yang berkesinambungan dan terintegrasi demi menjamin seluruh warga negara Indonesia terhindar dari tindakan intoleransi serta menghambat perilaku intoleran itu sendiri. Menjadikan Indonesia yang senantiasa damai dan tenteram.