Putih, Abu dan Hitam

Lagi banyak himbauan untuk waspada sama berita hoax. Berita hoax itu sama dengan propaganda hitam, yaitu bertujuan menyebarkan informasi yang ngawur, ujungnya ya untuk memengaruhi khalayak. Jenis ini relatif semakin mudah dibaca.

Propaganda ada juga yang putih dan abu-abu. Nah, justru yang ini sering kali lolos dan nggak disadari khalayak bahwa mereka sedang dipengaruhi. Yang putih contohnya adalah penyebaran berita yang sesuai fakta melalui media arusutama tapi bias atau sengaja dibiaskan. Sementara yang abu-abu ini adalah meminta pihak lain untuk menyebarkan suatu pesan ke khalayak. Biasanya dengan bayaran tertentu. Sounds familiar?

Di tengah kampanye Pilkada, propaganda sudah jadi makanan sehari-hari bagi kita yang aktif di media sosial. Warnanya bisa putih, kelabu atau hitam. 

Secara teori maupun praktek di dunia intelijen, propaganda sudah sering dipakai untuk menggalang opini atau cipta kondisi yang paling halus atau termasuk white propaganda adalah film-film Hollywood. Hampir selalu menarasikan tentang nilai-nilai ala Barat, khususnya Amerika Serikat. 

Kita berdaulat dalam berpikir. Gunakan otak dan rasa untuk bebas dari segala jenis propaganda.

Kerahasiaan Usang

Intelijen sebagai informasi harus dikumpulkan dengan cara operasi rahasia. Begitu cara pandang lama yang menurut saya sudah usang.

Di era open source intelligence (OSINT) seperti menumpuknya grup-grup di aplikasi WA dan aplikasi chat lainnya di ponsel, ratusan hingga ribuan follower atau daftar teman di media sosial, konten-konten di media sosial, karya akademik dan karya tulis digital dan teknologi mobile internet yang membuat informasi begitu cepat sampai, kerahasiaan informasi kian mendekati kepunahan. Hampir semua informasi need to know dapat dicari di internet secara online dan juga offline seperti media konvensional, acara-acara, dan sebagainya.

Dengan begitu terbukanya informasi, bukannya malah memungkinkan banyak penyesatan? Mungkin saja, tapi ada penangkalnya. Sekarang pertanyaannya diganti, apakah dengan merahasiakan informasi lalu menganalisisnya, pasti tidak akan ada salah perkiraan dan akhirnya menyesatkan user? Tidak pasti. Secara historis, sudah banyak kegagalan intelijen menggunakan metode ini, dengan berbagai penyebabnya.

Jika diduga ada penyesatan informasi, maka harus dilawan dengan cipta opini yang juga menjadi salah satu fungsi intelijen yaitu penggalangan. Penggalangan opini dengan menggunakan media yang juga terbuka dan dapat diakses siapa pun.

Yang menjadi concern utama sebenarnya bukan penyesatan informasinya tapi bagaimana mengedukasi pengguna internet dan masyarakat pada umunya untuk tahu mana yang menyesatkan mana yang bukan. Meskipun dalam pengamatan secara sepintas, masyarakat kita, meski perlahan, sudah semakin pintar untuk memilah-milah informasi.

 

Narasi ‘cacat’ di sekitar kita

pic: netflix

Selesai nonton ini.

Korea Utara itu negara absurd. Begitu narasinya. Ada berita yang bilang menterinya dihukum mati dengan ditembak roket, atau anak-anak disiapkan jadi tentara dari kecil dan cerita-cerita absurd lainnya. Apakah ada bukti otentiknya? Saya sih gak pernah dapat bukti itu dengan jelas. Semuanya serba ‘abu-abu’.

Atau jangan-jangan cerita-cerita absurd itu hanya propaganda? Propaganda yang dilakukan pihak-pihak yang berseberangan kepentingan dari Korea Utara. Bisa Amerika Serikat, Cina, Jepang, Rusia, Korsel, politik dalam negeri atau mereka semuanya gabung jadi satu.

Propaganda adalah pesan yang secara epistemologi ‘cacat’. Narasi (pesan) yang tidak jelas berdasarkan apa, siapa, belum jelas buktinya, dan lain-lain. Seperti  misalnya jargon, “Obat terpercaya untuk sakit kepala”. Apa dasarnya klaim tersebut? Ada risetnya? Sakit kepalanya siapa? Orang seperti apa yang mempercayai itu?

Dan, kita harusnya paham, banyak pesan atau narasi ‘cacat’ seperti itu di sekitar kita.

DICARI: KONTRA NARASI RADIKALISME

 

Diseminasi ideologi dapat dilakukan lewat mana pun, termasuk lewat media. Pada era demokrasi dan teknologi informasi seperti sekarang ini, semua orang dapat membuat media sendiri. Bentuknya dapat berupa media konvensional seperti surat kabar, televisi atau radio. Ketiganya memerlukan modal yang besar. Sementara adanya internet memberikan alternatif yang jauh lebih murah dan lebih efektif dalam hal kecepatan penyampaian pesan serta jangkauan yang luas. Dengan situs internet, siapa pun, di mana pun dapat mengakses konten media tersebut.

Maret 2015, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika mengeluarkan rilis akan menutup situs-situs internet yang diduga menyebarkan paham radikal. Sebanyak 22 situs yang dianggap menjadi penggerak paham radikalisme di Indonesia ditutup. Alasan penutupan 22 situs tersebut adalah permintaan dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Menurut BNPT semua situs itu menyebarkan paham radikalisme dan sebagai simpatisan radikalisme.

Di era demokrasi sekarang ini, penutupan situs-situs itu menimbulkan pro dan kontra. Masing-masing dengan alasan sendiri. Bagi yang pro menyebutkan bahwa pemblokiran sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 19/2014 yang menyediakan payung hukum untuk menutup akses terhadap situs internet bermuatan negatif dan meresahkan masyarakat. Sesuai aturan tersebut, situs konten yang bisa dilaporkan dan dapat diblokir adalah menyangkut privasi, pornografi anak, kekerasan, suku, agama, ras, dan antar golongan. Dalam kasus penutupan 22 situs ini, media-media tersebut digolongkan sebagai konten negatif yang dapat membahayakan masyarakat dan keamanan nasional, seperti dikutip dari laman BNPT. Pihak yang kontra berpendapat tidak adanya definisi jelas mengenai ‘situs radikal’. Ada juga yang membawanya ke ranah pelanggaran HAM, karena mendapatkan informasi adalah bagian dari hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat dilindungi dalam lingkungan demokrasi.

‘Demokrasi’ dan ‘HAM’ kerap dijadikan tameng untuk lolos dari dakwaan bagi kelompok radikal. Dari persoalan ini maka timbul ancaman, bahwa penegak hukum tidak dapat berfungsi maksimal dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan terorisme karena selalu dibenturkan dengan isu HAM, sehingga kegagalan pengamanan akan sangat mungkin terjadi. Keamanan negara dan bangsa dapat terancam.

Dengan melihat fenomena di atas, muncul pertanyaan: bagaimana agar aktivitas intelijen dan penegak hukum tidak berbenturan dengan isu HAM dalam mencegah dan memberantas terorisme pada era demokrasi sekarang ini? Jawabannya, kontra narasi. Karena di era sekarang, tidak mungkin melakukan tindakan kekerasan dari penegak hukum seperti era Orde Baru untuk mengekang kebebasan berpikir, berpendapat dan berkumpul.

Dalam teori intelijen ada yang disebut dengan penggalangan (conditioning). Penggalangan adalah kegiatan intelijen dengan sasaran psikologis. Oleh karena itu perang ini dinamakan psychological warfare atau perang urat syarat. Tujuan penggalangan adalah menggarap sasaran sedemikian rupa, sehingga mau berbuat sesuai dengan keinginan kita (Hendropriyono, 2013). Kegiatan ini serupa dengan membangun dan mendistribusikan narasi yang nantinya akan disebarkan kepada masyarakat. Narasi apa? Tentunya adalah narasi anti radikalisme untuk melawan narasi yang sudah dibangun oleh kelompok radikal lewat situs atau media lainnya. Narasi tersebut dapat disebarkan melalui cara-cara yang dekat dengan masyarakat menggunakan produk budaya populer misalnya tulisan, buku, cerita, bahkan film.

Aktivitas kelompok radikal di media online, sangat aktif. Setiap harinya ada sekitar 2-3 artikel baru tayang di situs mereka. Mereka juga aktif di media sosial. Engagement atau interaksi mereka dengan pengikutnya yang kebanyakan anak muda juga cukup tinggi. Adanya interaksi artinya mereka memiliki admin yang selalu aktif menjaga media sosialnya. Artinya, terdapat suatu organisasi di balik semua kegiatan mereka. Organisasi ini bisa kecil atau mungkin besar secara ukuran jumlah pegawai atau dana. Melihat keaktifannya, tidak mungkin kegiatan di media online ini dilakukan oleh satu-dua orang saja.

Diperlukan kampanye narasi anti radikalisme yang masif, sustainable dan terencana rapi. Perlunya peran dari berbagai disiplin ilmu untuk membantu menghadapi masalah radikalisme yang semakin meluas. Perang sesungguhnya adalah perang urat syaraf atau narasi, tentu tanpa mengecilkan tindakan peneyergapan atau operasi kontak senjata dari para penegak hukum.

Hasil Survey Wahid Foundation tentang Potensi Intoleransi dan Radikalisme di Indonesia

Indonesia, negara berpenduduk Muslim moderat dan toleran terbesar di dunia yang berakar pada tradisi dan sejarah yang panjang. Sayangnya, sekarang sedang menghadapi tantangan serius dengan menguatnya potensi intoleransi yang, di beberapa wilayah, berujung pada aksi radikal atas nama agama. Yang terakhir adalah insiden di Tanjungbalai.

WAHID Foundation bekerjasama dengan Lembaga Survei Indonesia melakukan survei nasional mengenai POTENSI intoleransi dan radikalisme sosial-keagamaan di kalangan Muslim Indonesia. Survei ini melibatkan 1520 responden pada 34 provinsi di Indonesia.

Hasil dari survei ini salah satunya adalah mengukur potensi radikalisme sosial-keagamaan, yaitu partisipasi kesediaan berpartisipasi dalam peristiwa-peristiwa yang melibatkan atau berpotensi melibatkan kekerasan atas nama agama. Hal ini antara lain diukur dari: Keterlibatan dalam perencanaan atau ikut melakukan sweeping hal-hal yang dianggap bertentangan dengan syariat Islam; Berdemonstrasi menentang kelompok yang dinilai menodai atau mengancam kesucian Islam; dan Melakukan penyerangan terhadap rumah ibadah pemeluk agama lain.

Survei menunjukkan 7,7% responden menyatakan mereka bersedia melakukan tindakan radikal BILA ADA KESEMPATAN. 0,4% dari total responden mengaku PERNAH MELAKUKAN tindakan radikal. Bila angka potensi ini diproyeksikan pada sekitar 180-an juta jiwa populasi Muslim Indonesia, maka terdapat sekitar 13 juta orang yang bersedia melakukan tindakan radikal dan sekitar 700 ribu orang yang pernah terlibat dalam tindakan radikal. Angka ini adalah angka potensial bukan angka aktual. Jika ditotal, jumlah tersebut kurang lebih melampaui jumlah penduduk DKI Jakarta yang pada tahun 2014 berdasarkan hasil proyeksi Sensus Penduduk tahun 2010 adalah sekitar 10 jutaan jiwa.

Hasil penting lainnya adalah tingkat intoleransi umum. Dari sekitar 1.500 orang yang disurvey menghasilkan skor 0,6% orang termasuk dalam kategori ‘toleran’, 50,4% dalam kategori ‘netral’ dan 49% kategori ‘intoleran’. Terdapat perbedaan yang tipis sekali antara kategori orang yang ‘netral’ terhadap intoleransi dengan kategori orang yang intoleran. Intoleransi di sini adalah pengingkaran terhadap hak-hak kewarganegaraan. Jadi, bukan hanya intoleransi terhadap pemeluk agama lain saja. Masalah intoleransi ini jelas penting. Seseorang yang intoleran akan mudah tersulut untuk melakukan kekerasan dan dapat menimbulkan konflik horisontal.

Survei ini juga menunjukkan bahwa faktor pendidikan, pendapatan, dan wilayah tempat tinggal ternyata tidak berpengaruh signifikan terhadap intoleransi dan radikalisme sosial-keagamaan di Indonesia. Yang lebih berpengaruh adalah pemahaman agama yang bersifat literalis yakni pemaknaan nilai dan aturan secara harafiah dan kaku. Paparan pemberitaan atau ceramah yang berangkat dari pemahaman agama yang literalis tersebut juga turut berperan.

Hasil positif dari survey ini ternyata masih ditemukan harapan untuk menanggulangi intoleransi dan radikalisme. Responden memberikan nilai positif terhadap Pancasila dan demokrasi. Mayoritas menyatakan mendukung demokrasi sebagai bentuk pemerintahan terbaik untuk Indonesia beserta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dan juga menerima Pancasila serta UUD 45.

Wahid Foundation merekomendasikan beberapa hal untuk meredam potensi intoleransi dan radikalisme:

1. Negara harus melaksanakan tuntutan Pancasila untuk memberikan jaminan atas hak-hak sipil seluruh warga tanpa terkecuali, termasuk melakukan penegakan hukum atas aksi-aksi radikalisme keberagaman yang marak terjadi.
2. Perlunya organisasi sosial-keagamaan dan tokoh-tokoh agama mengkampanyekan nilai-nilai Islam yang positif, damai dan toleran, serta menjadikan tafsir keagamaan lebih kontekstual sesuai tuntutan zaman guna menghindari pemahaman literalis.
3. Membuka ruang dialog seluas-luasnya serta menggiatkan interaksi dan kerjasama antar kelompok masyarakat untuk memupuk rasa saling pengertian dan pemahaman serta menghindarkan stigmatisasi.

Harapannya, hasil survey ini dapat dijadikan pijakan untuk merancang suatu kebijakan yang berkesinambungan dan terintegrasi demi menjamin seluruh warga negara Indonesia terhindar dari tindakan intoleransi serta menghambat perilaku intoleran itu sendiri. Menjadikan Indonesia yang senantiasa damai dan tenteram.

Skenario Pasca Santoso

Pic: condenaststore.com

Santoso alias Abu Wardah, si komandan Mujahidin Indonesia Timur (MIT), orang yang paling dicari dalam urusan aksi teror di Nusantara ini sudah berhasil dilumpuhkan. Dia tewas di tanah ‘perjuangannya’ di Poso, di tangan aparat yang tergabung dalam satgas Tinombala beberapa hari lalu. Pengejaran yang sudah lama dan banyak memakan korban dan juga biaya akhirnya berhasil melumpuhkannya. Lalu, dengan tewasnya Santoso, apa yang akan dilakukan sisa dari kelompok Santoso pasca tewasnya sang komandan? Kabarnya, masih ada belasan anggota kelompok ini yang berhasil melarikan diri dan bersembunyi.

Jika melihat dari situasi saat ini, ada beberapa skenario dapat terjadi. Perlu ditentukan dulu faktor-faktor pendorong apa saja yang berpotensi memiliki dampak dan tingkat ketidakpastian yang tinggi.

Tingkat dukungan organisasi teror internasional seperti kelompok ISIS merupakan salah satu faktor pendorong yang kuat, terutama melihat tren belakangan ini. Dapat kita saksikan sendiri melalui media bahwa aksi teror makin sering terjadi. Aksi-aksi tersebut pun kini tidak hanya menggunakan bom bunuh diri tapi apa saja yang dapat dijadikan senjata pembunuh. Seperti di Nice, Perancis pada saat Bastille Day dengan menggunakan truk yang ditabrakan ke kerumunan orang. Di Wuerzburg, Jerman sempat terjadi aksi dengan menggunakan pisau dan kampak yang diayunkan membabibuta di kereta sehingga melukai beberapa orang. Terjadinya sedikit pergeseran aksi, dari aksi yang terencana dan senyap seperti aksi-aksi Jamaah Islamiyah dulu, kini menjadi aksi lebih spontan dan sporadis. Aksi-aksi teror tersebut diklaim terkait dengan kelompok ISIS dan terjadi di beberapa negara Eropa, melintasi batas negara bahkan benua.

Indonesia juga tidak luput dari sasaran kelompok teror yang berafiliasi dengan ISIS seperti yang belum lama terjadi di Solo. Seperti yang diketahui, Santoso dan MIT berbaiat dengan ISIS pada tahun 2014, sehingga apa pun yang diperintahkan ISIS, mereka akan menjalankannya, apa pun risikonya. Sebenarnya tidak hanya Indonesia yang menjadi target namun juga Malaysia dan Filipina.

Dukungan ISIS terhadap penyebaran ide khilafah dan melakukan teror di Asia Tenggara ini memiliki potensi ancaman berdampak besar karena kekuatan mereka terutama dalam penyebaran propaganda via internet. Sementara pengguna internet di Asia Tenggara jika ditotal termasuk yang terbanyak di dunia. Faktor ISIS ini juga memiliki tingkat ketidakpastian yang tinggi. Mereka sulit terdeteksi yang salah satu sebabnya karena dukungan dari pelaku teror teradikalisasi sendiri (self-radicalized) dengan hanya melihat propaganda di media sosial. Mereka tidak perlu mengirim ‘tenaga ahli’ untuk melakukan teror. Cukup dengan konten berisi propaganda di media sosial, lalu biarkan orang lokal yang teradikaliasi melakukan aksinya.

Propaganda di media sosial atau internet ini membawa kita pada faktor kedua yaitu teknologi informasi. Semakin canggihnya teknologi sehingga memudahkan pelaku teror untuk teradikalisasi, belajar merakit bom via internet, dan lain-lain. Teknologi tidak dapat kita hentikan perkembangannya sehingga faktor ini berpotensi berdampak besar pada skenario yang mungkin terjadi.

Skenario
Dukungan kelompok teror seperti ISIS yang memiliki jaringan luas ditambah dengan faktor teknologi informasi dapat menghasilkan beberapa skenario.

Skenario pertama adalah jika dukungan ISIS berkurang dan perkembangan teknologi informasi juga mandek. Dalam skenario ini akan membuat gerakan penerus Santoso semakin terpojok dan dapat bubar jalan karena tidak adanya dukungan baik secara finansial, pengetahuan dan juga ideologi.

Skenario kedua adalah jika dukungan ISIS melemah namun teknologi terus berkembang pesat. Jika ini yang terjadi, gerakan simpatisan Santoso akan tiarap dan menutup rapat pintunya agar tidak tercium oleh aparat namun mereka bergerak di bawah tanah, tetap menggarap misi dengan bantuan teknologi yang makin berkembang tadi. Teknologi berkembang misalnya jaringan internet di Indonesia semakin kuat dan luas cakupan areanya.

Skenario berikutnya adalah pada saat dukungan ISIS makin kuat namun teknologi informasi tidak berkembang banyak jika dibanding sekarang. Kelompok ini akan memfokuskan pada serangan-serangan fisik. Serangan yang akan semakin sering, sporadis dan juga dengan dampak besar. Jalinan kerjasama antar para pelaku teror transnasional semakin kuat meski tidak diiringi dengan kemajuan teknologi infromasi yang berarti. Kegiatan akan dilakukan secara organik dan berkoordinasi melalui cara-cara komunikasi tradisional.

Sementara skenario terakhir adalah skenario terburuk yang tentu saja kita semua berharap tidak akan pernah terjadi. Skenario itu adalah jika dukungan dari ISIS secara internasional tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti melaju ditambah dengan perkembangan teknologi informasi yang juga semakin terjangkau oleh semua orang. Dukungan baik secara finansial dan non finansial akan membuat gerakan kelompok ini menjadi semakin berbahaya. Cita-cita untuk menjadikan khilafah di Nusantara (Asia Tenggara) akan menjadi semakin nyata. Dapat saja perang di Timur Tengah dibawa ke Nusantara. Ditambah dukungan teknologi informasi yang makin berkembang, propaganda kelompok ini akan dapat memengaruhi semakin banyak lagi masyarakat di kawasan Indonesia dan wilayah Asia Tenggara sehingga semakin menyulitkan untuk menumpas gerakan kelompok ini.

Kekuatan Soft Power Di Tangan Masyarakat Sipil

RESENSI BUKU: DERADIKALISASI: PERAN MASYARAKAT SIPIL INDONESIA MEMBENDUNG RADIKALISME

Deradikalisasi mungkin kata yang masih awam di telinga banyak orang. Jika kegiatan kita berdekatan dengan isu terorisme, istilah deradikalisasi bukanlah suatu yang asing di telinga. Lantas, apa itu deradikalisasi? Sederhananya, deradikalisasi adalah kontra atau lawan dari radikalisasi. Radikalisasi terjadi ketika pemikiran dan perilaku seseorang itu menjadi berbeda secara signifikan dari sebagian besar anggota masyarakat dalam melihat isu-isu sosial dan cara berpartisipasinya secara politik. Ia pun akan cenderung memaksakan perubahan berdasarkan cara pandangnya tersebut. Sementara deradikalisasi, menurut laporan Pusat Studi Agama dan Demokrasi Paramadina, Goethe-Institute dan Konrad Adenauer Foundation, terdiri dari tiga proses: (i) deradikalisasi dalam pengertian yang paling sederhana, melibatkan perubahan pola pikir, jauh dari ideologi radikal; (ii) ketidaksertaan (disengagement), melibatkan perubahan perilaku, jauh dari kekerasan (namun tidak harus melibatkan perubahan pola pikir); (iii) kontraradikalisasi atau melawan kekerasan ektremisme (countering violent extremism, CVE), termasuk melindungi kelompok rentan dari perekrutan.

Deradikalisasi perlu dipahami semua masyarakat sipil. Tidak hanya dipahami oleh pemerintah, polisi, tentara, intelijen, dan lembaga-lembaga kontrateror lainnya. Mengapa pentingnya deradikalisasi untuk dipahami masyarakat sipil? Jika program ini ingin berhasil, deradikalisasi bukan hanya tugas pemerintah saja. Masyarakat sipil perlu terlibat di dalamnya. Masyarakat sipil yang tergabung dengan organisasi massa, lembaga pendidikan, berbagai komunitas, dan kelompok lainnya serta sebagai individu.

Deradikalisasi perlu dipahami masyarakat sipil karena terorisme sebagai kejahatan luar biasa, tidak dapat hanya dihadapi dengan pendekatan hard power tapi juga soft power. Hard power adalah suatu cara yang dilakukan menggunakan tindakan penyergapan, penangkapan, penyerangan yang dilakukan oleh aparat negara terhadap kelompok teror. Pendekatan hard power jelas pelakunya adalah aparat penegak hukum. Sementara pendekatan soft power menggunakan cara seperti melakukan penyuluhan, pembimbingan, pengajaran, persuasi terhadap kelompok teror aktif maupun yang sudah insaf. Soft power ini juga dapat dilakukan dengan menyasar masyarakat luas agar tidak terperangkap masuk ke dalam ajaran-ajaran radikal. Dr. H. As’ad Ali dalam pengantar buku ini menjelaskan pendekatan soft power, yang bersifat preventif, bertujuan untuk mematikan sumber api terorisme, yakni paham keagamaan radikal. Inilah arti penting dari deradikalisasi dan dengan cara ini pula masyarakat sipil Indonesia dapat berperan.

Agar program deradikalisasi dapat berhasil, keterlibatan masyarakat sipil tidak dapat diabaikan. Dibutuhkan kerjasama pemerintah dan masyarakat sipil beserta diperlukan pendekatan soft power yang lebih terencana dan terarah. Itulah tesis yang ditawarkan oleh buku ini.

Dengan sejarah panjang aksi teror yang dilakukan oleh berbagai kelompok pelaku berideologi radikal, apapun latar belakangnya, baik agama atau ideologi lain, dari zaman kemerdekaan menghadapi pemberontakan-pemberontakan, hingga sekarang menghadapi ISIS, masyarakat sipil hampir selalu turut menjadi korban aksi teror tersebut. Masyarakat sipil tidak dapat bekerja sendiri untuk melakukan usaha deradikalisasi. Peran pemerintah sangat diperlukan untuk membangun kesadaran akan pentingnya deradikalisasi. Sudah banyak yang dilakukan pemerintah untuk menangkal dan memberantas aksi terorisme, terutama dalam urusan regulasi. Sudah beberapa undang-undang dan peraturan yang dilahirkan untuk memperkuat aparat penegak hukum menangkal dan menindak pelaku aksi teror.

Kendala yang paling sering terjadi dalam mengimplementasikan suatu program adalah keberlanjutan program itu sendiri. Biasanya dalam perencanaan progarm sudah matang namun begitu masuk tahapan implementasi sering terjadi masalah. Masalah dapat terjadi karena banyak hal, yang paling utama sering terjadi adalah masalah koordinasi dan sosialisasi. Sehingga program biasanya terhenti di tengah jalan. Dalam buku ini ditawarkan beberapa strategi dalam pengembangan dan sosialisasi program deradikalisasi.

Pendekatan hard power sudah memberi banyak capaian yang signifikan bagi peemberantasan terorisme. Prestasi pendekatan hard power ini juga sudah banyak diakui oleh dunia internasional. Masalahnya, penanggulangan masalah radikalisme yang akhirnya menuju tindak terorisme ini tidak hanya memerlukan pendekatan ‘keras’ saja. Pendekatan ‘lunak’ (soft power) juga dibutuhkan, karena terorisme melibatkan ideologi serta terkait dengan faktor-faktor sosial, ekonomi, politk, dan budaya di dalam masyarakat. Sehingga pendekatan ‘lunak’ ini menjadi begitu penting untuk menetralisasi pengaruh ideologi radikal, yang khususnya mengatasnamakan agama.

Melihat perkembangan diseminasi ideologi radikal sudah begitu bebas dan meluas melalui berbagai medium, oleh karena itu pengembangan dan sosialisasi program deradikalisasi menajadi makin penting. Meski pentolan-pentolan kelompok teror banyak yang sudah tertangkap atau tewas, namun kaderisasi tidak lah berhenti dan yang paling akhir adalah munculnya dukungan terhadap ISIS dari kelompok-kelompok radikal. Melalui pendekatan netralisasi ideologi, penanggulangan terorisme akan dapat lebih mendalam dan berimplikasi jauh, karena dapat menyentuh sampai pada akarnya terdalam yaitu ideologi.

Mengutip dari buku ini, program deradikalisasi perlu diperluas lagi. Dari yang hanya menyentuh para narapidana aksi teror dan mantan teroris, harus menyasar masyarakat lebih luas lagi. Di sinilah pelibatan masyarakat sipil Indonesia berperan dan berfungsi terutama dalam sistem masyarakat demokratis. Masyarakat sipil dapat menjadi mitra penting bagi pemerintah dan melakukan berbagai kegiatan yang tidak mungkin dilakukan pemerintah dan aparatnya. Organisasi masyarakat sipil memiliki kapasitas dalam mengomunikasikan dan menyosialisasikan gagasan, pengalaman dan inovasi secara lebih intensif. Aktivitas ini akan lebih mudah diterima sesama warga masyarakat dibanding jika pemerintah yang melakukan.

Program deradikalisasi adalah program yang unik dan dipercaya mampu menanggulangi terorisme namun dibutuhkan komitmen, tenaga, biaya dan waktu untuk menjadikannya mendekati sempurna. Presiden Joko Widodo baru-baru ini sudah memberi sinyal sebagai bentuk komitmen pemerintah dengan mengajak berbagai ormas untuk bergabung dalam program deradikalisasi. Karena menekan atau bahkan menghapus suatu ideologi radikal bukanlah perkara mudah. Berpikir secara radikal mustahil untuk dihalangi tapi bagaimana cara meminimalkan ideologi radikal berkembang bebas dan meluas di dalam kehidupan bermasyarakat, dapat kita lakukan bersama.