Kekuatan Soft Power Di Tangan Masyarakat Sipil

buku deradikalisasi

RESENSI BUKU: DERADIKALISASI: PERAN MASYARAKAT SIPIL INDONESIA MEMBENDUNG RADIKALISME

Deradikalisasi mungkin kata yang masih awam di telinga banyak orang. Jika kegiatan kita berdekatan dengan isu terorisme, istilah deradikalisasi bukanlah suatu yang asing di telinga. Lantas, apa itu deradikalisasi? Sederhananya, deradikalisasi adalah kontra atau lawan dari radikalisasi. Radikalisasi terjadi ketika pemikiran dan perilaku seseorang itu menjadi berbeda secara signifikan dari sebagian besar anggota masyarakat dalam melihat isu-isu sosial dan cara berpartisipasinya secara politik. Ia pun akan cenderung memaksakan perubahan berdasarkan cara pandangnya tersebut. Sementara deradikalisasi, menurut laporan Pusat Studi Agama dan Demokrasi Paramadina, Goethe-Institute dan Konrad Adenauer Foundation, terdiri dari tiga proses: (i) deradikalisasi dalam pengertian yang paling sederhana, melibatkan perubahan pola pikir, jauh dari ideologi radikal; (ii) ketidaksertaan (disengagement), melibatkan perubahan perilaku, jauh dari kekerasan (namun tidak harus melibatkan perubahan pola pikir); (iii) kontraradikalisasi atau melawan kekerasan ektremisme (countering violent extremism, CVE), termasuk melindungi kelompok rentan dari perekrutan.

Deradikalisasi perlu dipahami semua masyarakat sipil. Tidak hanya dipahami oleh pemerintah, polisi, tentara, intelijen, dan lembaga-lembaga kontrateror lainnya. Mengapa pentingnya deradikalisasi untuk dipahami masyarakat sipil? Jika program ini ingin berhasil, deradikalisasi bukan hanya tugas pemerintah saja. Masyarakat sipil perlu terlibat di dalamnya. Masyarakat sipil yang tergabung dengan organisasi massa, lembaga pendidikan, berbagai komunitas, dan kelompok lainnya serta sebagai individu.

Deradikalisasi perlu dipahami masyarakat sipil karena terorisme sebagai kejahatan luar biasa, tidak dapat hanya dihadapi dengan pendekatan hard power tapi juga soft power. Hard power adalah suatu cara yang dilakukan menggunakan tindakan penyergapan, penangkapan, penyerangan yang dilakukan oleh aparat negara terhadap kelompok teror. Pendekatan hard power jelas pelakunya adalah aparat penegak hukum. Sementara pendekatan soft power menggunakan cara seperti melakukan penyuluhan, pembimbingan, pengajaran, persuasi terhadap kelompok teror aktif maupun yang sudah insaf. Soft power ini juga dapat dilakukan dengan menyasar masyarakat luas agar tidak terperangkap masuk ke dalam ajaran-ajaran radikal. Dr. H. As’ad Ali dalam pengantar buku ini menjelaskan pendekatan soft power, yang bersifat preventif, bertujuan untuk mematikan sumber api terorisme, yakni paham keagamaan radikal. Inilah arti penting dari deradikalisasi dan dengan cara ini pula masyarakat sipil Indonesia dapat berperan.

Agar program deradikalisasi dapat berhasil, keterlibatan masyarakat sipil tidak dapat diabaikan. Dibutuhkan kerjasama pemerintah dan masyarakat sipil beserta diperlukan pendekatan soft power yang lebih terencana dan terarah. Itulah tesis yang ditawarkan oleh buku ini.

Dengan sejarah panjang aksi teror yang dilakukan oleh berbagai kelompok pelaku berideologi radikal, apapun latar belakangnya, baik agama atau ideologi lain, dari zaman kemerdekaan menghadapi pemberontakan-pemberontakan, hingga sekarang menghadapi ISIS, masyarakat sipil hampir selalu turut menjadi korban aksi teror tersebut. Masyarakat sipil tidak dapat bekerja sendiri untuk melakukan usaha deradikalisasi. Peran pemerintah sangat diperlukan untuk membangun kesadaran akan pentingnya deradikalisasi. Sudah banyak yang dilakukan pemerintah untuk menangkal dan memberantas aksi terorisme, terutama dalam urusan regulasi. Sudah beberapa undang-undang dan peraturan yang dilahirkan untuk memperkuat aparat penegak hukum menangkal dan menindak pelaku aksi teror.

Kendala yang paling sering terjadi dalam mengimplementasikan suatu program adalah keberlanjutan program itu sendiri. Biasanya dalam perencanaan progarm sudah matang namun begitu masuk tahapan implementasi sering terjadi masalah. Masalah dapat terjadi karena banyak hal, yang paling utama sering terjadi adalah masalah koordinasi dan sosialisasi. Sehingga program biasanya terhenti di tengah jalan. Dalam buku ini ditawarkan beberapa strategi dalam pengembangan dan sosialisasi program deradikalisasi.

Pendekatan hard power sudah memberi banyak capaian yang signifikan bagi peemberantasan terorisme. Prestasi pendekatan hard power ini juga sudah banyak diakui oleh dunia internasional. Masalahnya, penanggulangan masalah radikalisme yang akhirnya menuju tindak terorisme ini tidak hanya memerlukan pendekatan ‘keras’ saja. Pendekatan ‘lunak’ (soft power) juga dibutuhkan, karena terorisme melibatkan ideologi serta terkait dengan faktor-faktor sosial, ekonomi, politk, dan budaya di dalam masyarakat. Sehingga pendekatan ‘lunak’ ini menjadi begitu penting untuk menetralisasi pengaruh ideologi radikal, yang khususnya mengatasnamakan agama.

Melihat perkembangan diseminasi ideologi radikal sudah begitu bebas dan meluas melalui berbagai medium, oleh karena itu pengembangan dan sosialisasi program deradikalisasi menajadi makin penting. Meski pentolan-pentolan kelompok teror banyak yang sudah tertangkap atau tewas, namun kaderisasi tidak lah berhenti dan yang paling akhir adalah munculnya dukungan terhadap ISIS dari kelompok-kelompok radikal. Melalui pendekatan netralisasi ideologi, penanggulangan terorisme akan dapat lebih mendalam dan berimplikasi jauh, karena dapat menyentuh sampai pada akarnya terdalam yaitu ideologi.

Mengutip dari buku ini, program deradikalisasi perlu diperluas lagi. Dari yang hanya menyentuh para narapidana aksi teror dan mantan teroris, harus menyasar masyarakat lebih luas lagi. Di sinilah pelibatan masyarakat sipil Indonesia berperan dan berfungsi terutama dalam sistem masyarakat demokratis. Masyarakat sipil dapat menjadi mitra penting bagi pemerintah dan melakukan berbagai kegiatan yang tidak mungkin dilakukan pemerintah dan aparatnya. Organisasi masyarakat sipil memiliki kapasitas dalam mengomunikasikan dan menyosialisasikan gagasan, pengalaman dan inovasi secara lebih intensif. Aktivitas ini akan lebih mudah diterima sesama warga masyarakat dibanding jika pemerintah yang melakukan.

Program deradikalisasi adalah program yang unik dan dipercaya mampu menanggulangi terorisme namun dibutuhkan komitmen, tenaga, biaya dan waktu untuk menjadikannya mendekati sempurna. Presiden Joko Widodo baru-baru ini sudah memberi sinyal sebagai bentuk komitmen pemerintah dengan mengajak berbagai ormas untuk bergabung dalam program deradikalisasi. Karena menekan atau bahkan menghapus suatu ideologi radikal bukanlah perkara mudah. Berpikir secara radikal mustahil untuk dihalangi tapi bagaimana cara meminimalkan ideologi radikal berkembang bebas dan meluas di dalam kehidupan bermasyarakat, dapat kita lakukan bersama.

Advertisements

‘Memata-matai’ Intelijen

 

63086116Tim pengawas intelijen baru saja diambil sumpahnya. Mereka terdiri dari anggota DPR yang berasal dari Komisi 1. Tim pengawas intelijen berjumlah 14 orang ini merupakan amanat dari Undang-undang Intelijen pasal 43. Pasal ini menjelaskan bahwa pengawasan eksternal penyelenggara Intelijen Negara dilakukan oleh komisi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang khusus menangani bidang Intelijen. Dalam melaksanakan Pengawasan, komisi membentuk tim  pengawas tetap yang terdiri atas perwakilan fraksi dan pimpinan komisi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang khusus menangani bidang Intelijen serta keanggotaannya disahkan dan disumpah dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan ketentuan wajib  menjaga Rahasia Intelijen.

Perlu juga dijelaskan di awal apa itu sebenaranya intelijen. Intelijen memiliki tiga wajah, yaitu sebagai organisasi, aktivitas dan informasi. Salah satu asas penyelenggaraan intelijen adalah kerahasiaan. Karakter dari ketiga wajah intelijen itu sudah tentu sesuai asas tadi yaitu kerahasiaan, baik menjaga rahasia negara maupun rahasia dalam operasi atau aktivitas serta informasi yang terkumpul.

Dalam negara transisi seperti Indonesia yang baru memiliki undang-undang resmi tentang intelijen pada tahun 2011, Born dan Leigh berpendapat bahwa badan intelijen sering tercemar oleh kegiatannya di masa lalu. Bahkan di negara berdemokrasi mapan, ada pengakuan yang berkembang bahwa badan intelijen berpotensi mengancam namun juga melindungi demokrasi. Jika dibiarkan tidak diatur, kecenderungan lembaga tersebut dapat secara sistematis melanggar privasi individu dengan pengumpulan informasi dan pengawasan; memanipulasi proses politik dengan infiltrasi gerakan politik, pressure groups, dan serikat pekerja; terlibat dalam operasi psikologis dan disinformasi; atau bahkan, dalam kasus yang ekstrim, aksi pembunuhan berlatarbelakang politik dan kudeta di negara-negara lain.

Badan intelijen di suatu negara demokrasi memang sudah menjadi keniscayaan. Ia diawasi oleh sebuah komite pengawas. Ini terjadi juga di Amerika Serikat dan Inggris misalnya yang juga memiliki komite pengawas intelijen. Secara teoritis pengawasan cara kerja intelijen ini untuk mengawal intelijen bekerja secara akuntabel. Akuntabilitas juga adalah salah satu asas penyelenggaraan intelijen sesuai dalam undang-undang.

Menurut Wibisono dan Idris dalam Menguak Tabir Intelijen Hitam Indonesia berpendapat bahwa, akuntabilitas intelijen ini dapat diidentifikasi berdasarkan tiga  hal. Pertama, akuntabilitas politik berupa mekanisme pengawasan  politik. Kedua, akuntabilitas hukum berupa mekanisme  pengawasan hukum. Ketiga, akuntabilitas finansial berupa  mekanisme pengawasan anggaran. Artinya, peran tim pengawas intelijen akan bermain di sekitar tiga ranah tersebut.

Dengan menggunakan landasan teori di atas tentang akuntabilitas intelijen, lantas akan muncul pertanyaan: sebagai suatu mekanisme pengawasan politik, hukum dan anggaran, bagaimana aturan main atau cara kerja mekanisme-mekanisme tersebut? Hal ini yang perlu diperjelas dalam menjalankan tugasnya sebagai tim pengawas. Born dan Leigh berpendapat bahwa secara garis besar, ada dua cara agar pengawasan intelijen dapat dijalankan: yang pertama adalah memberikan tanggung jawab yang luas namun tetap perlu merinci hal-hal penting apa saja yang tidak dapat diinvestigasi atau rahasia; contoh pendekatan ini dapat ditemukan di Inggris dan Australia. Yang kedua adalah dengan menjelaskan dalam aturan main yang jelas tentang daftar lengkap fungsi pengawasan dari tim pengawas intelijen, misalnya, seperti di Amerika Serikat.

Seperti yang dijelaskan di awal, intelijen memiliki tiga wajah, lalu dari sini akan muncul pertanyaan lain: jika tim pengawas intelijen perlu mengawasi intelijen, bagian mana dari wajah intelijen tersebut yang harus diawasi? Misalnya, jika negara memerlukan suatu operasi intelijen, apakah tim pengawas dapat atau memiliki akses untuk mengawasi aktivitas intelijen padahal operasi itu bersifat rahasia? Operasi apapun sesuai fungsi intelijen untuk melakukan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan, pasti dilakukan secara rahasia atau bukan untuk konsumsi umum. Semakin banyak pihak yang mengetahui suatu operasi artinya berpotensi untuk melanggar lagi salah satu asas dari intelijen, yaitu kompartementasi.

Kemudian, apakah tim pengawas dapat mengawasi informasi intelijen yang juga memiliki sifat rahasia? Dalam cara menangani pelaporan material atau informasi yang sensitif, setiap negara memiliki cara berbeda. Di Amerika Serikat, tanggung jawab terletak tidak hanya terletak pada tim atau komite pengawas tetapi juga eksekutif. Berbeda dengan di Australia, komite pengawas di parlemen dilarang untuk mendapatkan informasi operasional yang sensitif. Mereka tidak dapat meminta dokumen tersebut pada siapa pun yang terkait badan intelijen.

Di lain negara, ada yang menetapkan bahwa badan pengawas juga berhak memperoleh informasi dan dokumen dari ahli dan masyarakat sipil, misalnya, lembaga think tank atau universitas. Dengan melakukan hal tersebut, parlemen akan mampu menerima sudut pandang alternatif, selain dari pandangan pemerintah. Misalnya, di Luxembourg, komite pengawas dapat melakukan, dengan syarat dua pertiga mayoritas anggota menyetujui dan setelah berkonsultasi dengan kepala badan Intelijen, yang akan dibantu oleh seorang ahli (Born & Leigh, 2007).

Lalu, apakah badan intelijen dapat diawasi oleh tim pengawas sementara badan intelijen sudah memiliki pengawas internal? Bagaimana tim pengawas akan mengawasi penggunaan anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan intelijen? Sepertinya masih banyak pertanyaan tentang bagaimana tim pengawas ini dapat bekerja.

Seperti sudah dijelaskan di awal, bahwa kehadiran tim pengawas adalah suatu yang perlu dilakukan sesuai amanat Undang-undang Intelijen. Kehadiran tim pengawas ini untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan wewenang intelijen yang justru dapat membahayakan negara dan masyarakat. Yang sekarang perlu diperjelas adalah batasan dan mekanisme kerja tim pengawas agar intelijen baik sebagai organisasi, aktivitas ataupun informasi dapat akuntabel dan tetap berfungsi maksimal dalam bekerja.

Anarkisme Bukan Terorisme

stock-vector-anarchy-symbol-123149071

Anarkisme berasal dari kata anarki. Anarki dapat diartikan sebagai suatu spirit atau semangat dan anarkisme dapat pula diartikan sebagai suatu filosofi. Anarki sebagai suatu spirit adalah semangat ketidaksetujuan terhadap kemapanan baik dalam pemerintahan maupun dalam hirarki organisasi apa pun. Ketidaksetujuan terhadap sistem, pola kerja atau apa pun. Anti kemapanan tidak berarti gerakan atau semangat ini sesuatu yang negatif. Anarkisme tidak mengajarkan penggunaan kekerasan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Terdapat pendapat arus utama filsafat anarkisme. Kebanyakan penganut filsafat anarkisme berkeyakinan:
1. Manusia terlahir baik ataupun terbentuk dari potensinya untuk menjadi baik. Manusia dirusak oleh otoritas dari agama, politik,dan pendidikan
2. Manusia adalah makhluk sosial dan secara alami manusia itu ingin bekerjasama dari pada bersaing
3. Otoritas dalam segala bentuk menghalangi pembangunan manusia
4. Kepemilikian pribadi sebagai institusi menciptakan korupsi dan eksploitasi oleh manusia
5. Negara adalah entitas yang tidak wajar dan koruptif. Pengembangan suatu komunitas haruslah berdasarkan kerjasama warga secara sukarela, tidak di bawah tekanan pemerintah
6. Organisasi yang kompleks dan besar menuju pada kerumitan hirarki dan ortoriter. Desentralisasi memungkinkan untuk kerjasama antar manusia
7. Perubahan sosial harus spontan, langsung, dan mencerminkan keinginan massa, yang muncul dari dalam, bukan dari luar komunitas. Perubahan sosial harus konsisten maksud dan tujuannya
8. Industri akan merugikan jika mesin menguasai manusia yang akan membawa dehumanisasi, kehancuran integritas pribadi dan kebuntuan kreativitas

Kondisi yang chaos, kekacauan, menghancurkan segala tatanan dan mulai dari titik nol adalah suatu definisi yang kerap digunakan untuk menggambarkan anarkisme. Anti terhadap kemapanan apalagi jika situasi mapan itu koersif, tidak adil maka perlu ditumbangkan atau dilawan dengan gerakan anarki. Dari angggapan seperti itu terkesan bahwa semangat atau gagasan anarki itu adalah suatu gerakan yang negatif dan agresif.

Keburukan nama anarkisme tidak terbantu menjadi lebih baik di saat sudah terbentuknya persepsi di masyakarakat bahwa anarkisme adalah terorisme. Persepsi yang banyak dibangun oleh media. Setiap ada tindakan vandalisme atau teror hampir selalu anarkisme yang dijadikan kambing hitam dan menjadi headline.

Sementara itu hubungan antara anarkisme dan terorisme tidaklah dekat secara maksud dan tujuan. Anarkisme adalah suatu filosofi dan spirit, sementara terorisme lebih kepada suatu tindakan teror.

Meskipun berbeda namun keduanya dapat saling berkolaborasi jika digunakan untuk keperluan yang salah. Terorisme sama dengan anarkisme karene mereka menyerang nilai tertentu. Anarki bisa dengan mudah ditunggangi oleh teroris atau aksi teror.

Pada abad 19, aktivis anarki berasumsi bahwa masyarakat dunia sudah sadar dan paham akan gerakan revolusi mereka. Gerakan untuk menjatuhkan monarki. Gerakan anti kemapanan. Masyarakat dunia (Eropa) mereka asumsikan memiliki rasa, keingninan dan cita-cita yang sama dengan semangat perjuangan mereka. Dibutuhkan suatu percikan kecil saja untuk menyulut semua pendukung gerakan untuk bergerak secara spontan dan menjalankan revolusi. Dengan berpegang pada asumsi itu, sebagian anggota gerakan itu mulai menjalankan aski terornya dengan teror bom atau pembunuhan sebagai percikan untuk menggerakan massa. Aksi ini yang disebut sebagai propaganda dengan perbuatan.

Anggapan bahwa aksi teror ini akan menyulut aksi gerakan memang terbukti, karena orang pun ramai-ramai bergerak untuk meruntuhkan kemapanan yang dianggap membawa ketidakadilan. Dari sisi lain, dengan aksi teror ini justru menimbulkan antipati kepada gerakan anarki. Seakan-akan gerakan anarki itu akan selalu berujung dengan teror. Tindakan teror pun mulai diidentikan dengan gerakan anarki hingga sekarang.

Pada kenyataannya, mayoritas penganut filosofi anarkisme menganjurkan bahwa mereka percaya pada kegiatan anti kekerasan untuk membuat perubahan sosial. Memberi contoh dan bukti akan lebih baik dari pada aksi teror.

Pada satu titik, terorisme dan anarkisme seharusnya akan berpisah. Anarkisme adalah suatu gagasan untuk perubahan. Sedangkan terorisme adalah mengubah dengan menimbulkan korban. Korban merupakan sesuatu yang biasa terjadi dalam terorisme, malah dibutuhkan dalam tindak terorisme sebagai keniscayaan atas aksinya. Terorisme butuh pemenang dan pihak yang kalah. Itu bertentangan dengan anarkisme.

Dari uraian di atas, jelas bahwa anarkisme tidak sama dengan terorisme. Seorang dengan spirit anarki belum tentu akan berakhir sebagai seorang teroris. Dalam diri setiap orang ada semangat anarki tersebut, terlebih di era globalisasi seperti sekarang. Ketidakadilan, kekerasan, ketidakpuasan terhadap negara atau otoritas ada di mana-mana di penjuru dunia. Yang bermodal menguasai, yang miskin terkuasai. Yang kuat di atas, yang kalah tertekan di bawah. Sehingga dapat dikatakan ketidakadilan dan ketidakpuasan terhadap negara atau otoritas sudah muncul di saat manusia lahir di dunia.

Secara sadar atau tidak, spirit anarki sudah lahir dari kecil sewaktu seorang anak mulai dapat melihat dunia, baik melalui eksternal lingkungannya maupun dari internal lingkungan atau keluarganya sendiri. Rasa ketidaksetujuan pada negara atau otoritas sudah muncul sejak anak mulai sekolah. Di sekolah (atau bahkan di rumahnya) seorang anak mulai dikenalkan pada hukuman jika melakukan kesalahan. Kesalahan yang mungkin saja tidak dilakukannya secara sengaja atau ada alasan kuat lainnya mengapa ia sampai melakukan kesalahan. Dari situ akan timbul perasaan menentang akan ketidakadilan yang menimpa dirinya. Spirirt anarki pun lahir saat itu.

Lalu, apa anak tersebut dapat dikatakan calon teroris karena adanya spirit anarki dalam kepalanya? Tentu tidak serta merta membuatnya akan menjadi teroris kelak saat dewasa. Banyak faktor lain yang membuat seseorang menjadi teroris.

Anarkisme jika disebut sebagai salah satu paham atau semangat yang dapat menjadi embrio terorisme tentu tidaklah tepat. Karena terorisme dapat menunggangi paham apa saja yang ada di dunia ini, termasuk ajaran agama yang dipelintir sedemikian rupa demi mencapai tujuan aksi terornya.

REFERENSI:
JOHN BUCCI; Searching for the Meaning of Anarchism ; The Journal of Education, Vol. 154, No. 2, IDEAS NEGLECTED IN EDUCATIONAL PHILOSOPHY (December 1971), pp. 61-68

D. Novak ; Anarchism and Individual Terrorism; The Canadian Journal of Economics and Political Science / Revue canadienne d’Economique et de Science politique, Vol. 20, No. 2 (May, 1954), pp. 176-184

‘Dua Wajah’ Tradisi Liberal

   two-faces-26614817 (2)

Dalam tradisi liberal, banyak penghargaan yang diberikan. Maksud dari penghargaan adalah tradisi liberal sangat menghargai beberapa hal, seperti menghargai kebebasan berpendapat, menghargai kebebasan berekspresi, menghargai adanya privasi dari warga masyarakat lalu juga penghargaan terhadap eksklusifitas suatu kelompok misalnya dan tentu saja menjunjung tinggi hak asasi manusia. Negara tidak punya hak atau sangat dibatasi hak-nya untuk mengatur warga negaranya, jika konteks liberal diletakkan pada ranah negara. Secara teori sederhana, negara harus memiliki kedaulatan, pemerintahan, dan rakyat. Dalam tradisi liberal, negara sangat dibatasi untuk dapat mengatur keinginan rakyatnya dalam pemenuhan hak-haknya.

Permasalahan muncul pada saat kebebasan atau penghargaan terhadap hak-hak masyarakat tadi tidak dipahami oleh beberapa pihak, baik pihak negara atau pemerintah maupun pihak-pihak dari dalam masyarakat sendiri. Maksudnya adalah adanya perbedaan persepsi akan hak-hak masyarakat tersebut. Persepsi yang kerap kali muncul adalah adanya standar ganda untuk beberapa masalah di Indonesia. Salah satunya berhubungan dengan terorisme di media sosial.

Media sosial dalam bentuk jejaring sosial (social networking) seperti twitter, Facebook, YouTube dan yang lainnya adalah hasil dari pemikiran masyarakat Barat. Masyarakat yang bertahun-tahun atau bisa dibilang seumur hidupnya hidup di dalam ekosistem liberal. Aplikasi media sosial tersebut dibuat tentunya dengan berpegangan pada tradisi liberal, bahwa masyarakat berhak untuk menyuarakan pendapatnya kapan pun, di mana pun, di depan siapa pun dan dapat ditujukan kepada siapa pun. Dari situ akan muncul percakapan dengan pengguna jejaring sosial lain dan pada akhirnya mereka akan saling berbagi informasi atau pendapat. Itu kurang lebih yang menjadi esensi dari jejaring sosial.

Di era globalisasi, jejaring sosial ini mau tidak mau sampai ke Indonesia. Dari kota-kota besar seperti Jakarta hingga di daerah administrasi paling rendah seperti desa, jika sudah dilewati koneksi internet, pasti akan bisa untuk membuat akun media sosial. Dengan teknologi selular seperti sekarang, media sosial dapat dengan mudah diakses dari ponsel.

Seperti yang sudah disebut di atas bahwa esensi jejaring sosial adalah kebebasan mengutarakan pendapat tanpa harus takut oleh tindakan represif orang lain, termasuk negara. Dengan demikian, masyarakat pengguna jejaring sosial di Indonesia, suatu negara yang pemerintahan dan juga warga negaranya tidak secara terang-terangan mengaku penganut tradisi liberal atau non liberal, harus siap menerima dan merengkuh esensi dari jejaring sosial tadi. Pada kenyataannya, banyak kontradiksi di media sosial di Indonesia. Bahkan ada beberapa konflik antar pengguna media sosial yang sampai pada ranah hukum dan pengadilan.

Dilihat dari budaya masyarakat pengguna media sosial di Indonesia, sering kali terjadi standar ganda dalam penggunaan media sosial. Mungkin akan lebih jelas jika diberikan contoh. Misalnya dalam hal terorisme.

Para penyebar teror yang terakhir muncul di jejaring sosial dan menyasar masyarakat Indonesia adalah ajakan seseorang simpastisan ISIS. Ia menggunakan YouTube dalam kampanye mengajak masyarakat Indonesia untuk bergabung dengan ISIS. Dilihat dari tradisi liberal, apa yang dilakukan penebar teror tersebut sah-sah saja, selama ia tidak mengancam untuk melakukan pembunuhan. Tidak ada yang dilanggar dalam tindakannya. Ia mengutarakan apa yang menjadi pendapatnya, menggunakan media yang juga tidak melarangnya untuk melakukan tindakan tersebut.

Lalu, bagaimana reaksi kebanyakan pengguna media sosial di Indonesia pada umumnya? Sepengamatan saya pada saat video itu dirilis pada sekitar tahun 2014 di YouTube, tidak terjadi kehebohan yang menggemparkan masyarakat, khususnya di Jakarta. Padahal secara substansi pesan dan konteks waktu yang berdekatan dengan dimulainya kampanye ISIS, harusnya muncul reaksi yang keras dari masyarakat Indonesia. Di media pun tidak terlalu banyak diangkat tentang video ajakan itu. Paling tidak, isu ini tidak menjadi isu besar yang dibicarakan di mana-mana dengan tingkat kekuatiran tinggi.

Dihubungkan dengan tradisi liberal, masyarakat kita berhak untuk tidak peduli dengan video ISIS tersebut. Masyarakat berhak untuk memilih berita atau isu apa yang mereka mau dengar, lihat dan peduli. Negara, dalam hal ini pemerintah dengan lembaga-lembaga anti terorisme, yang lebih sibuk dalam mengekang agar video tersebut tidak tersebar jauh atau bahkan kalau bisa segera dihapus dari server YouTube, bahkan menuturp akses ke YouTube. Sementara masyarakat Indonesia pada umumnya tidak terlalu panik dengan isu tersebut, bahkan mungkin tidak tahu adanya bibit ancaman dari video tersebut.

Sekarang coba bandingkan dengan isu lain seperti isu penutupan akses beberapa situs termasuk YouTube yang sempat dilakukan pada akhir masa pemerintahan presiden Yudhoyono lalu. Saat itu Menkominfo, Tifatul Sembiring memutuskan untuk menutup akses beberapa situs, termasuk YouTube dan Vimeo, mirip dengan YouTube, sebuah situs jejaring sosial audio visual. Alasan penutupan pada waktu itu adalah terkait dengan masalah pornografi. Meskipun akhirnya YouTube kembali dibuka aksesnya, namun penutupan itu sempat membuat kehebohan di masyarakat. Vimeo hingga hari ini masih ditutup aksesnya secara resmi.

Saat awal pentupan kedua situs tersebut, reaksi masyarakat, terutama pengguna media sosial (internet) di Jakarta khususnya, berteriak keras. Teriakan-teriakan di jejaring sosial pun bermacam-macam isinya, dari yang kesulitan dalam penggunaan YouTube dan Vimeo sebagai alat untuk keperluan profesionalnya hingga hilangnya hiburan. Teriakan-teriakan di media sosial ini jika dilihat ujungnya adalah hak asasi. Hak untuk menikmati hiburan, hak memilih media, hak untuk menyuarakan pendapat dan hak-hak lainnya. Hak-hak yang hidup subur di masyarkat bertradisi liberal. Hak-hak yang dihargai oleh pemerintahan liberal.

Dari sini dapat dilihat bahwa, masyarakat yang tidak terlalu peduli dengan hadirnya kampanye rekrutmen ISIS di YouTube itu lebih ‘bersuara’ pada saat Menkominfo menutup akses YouTube. Lalu, apakah isu terorisme yang mengancam seperti ISIS tidak lebih penting dibanding dengan hak mendapatkan akses YouTube? Dalam tradisi liberal, warga negara memang berhak untuk memilih isu mana yang perlu diberi perhatian. Selama isu tersebut tidak berhubungan langsung dengan hak-haknya, masyarakat tidak terlalu tertarik untuk membahasnya.

Asumsi yang muncul adalah masyarakat lebih peduli dengan penutupan akses YouTube dibandingkan dengan mendukung pemerintah melakukan penutupan YouTube agar kampanye ISIS atau terorisme tidak menyebar. Jika asumsi ini benar adanya, tentu akan semakin sulit untuk memberantas terorisme di Indonesia. Terorisme baru dirasa penting untuk diperhatikan pada saat teror itu sampai pada diri warga.

Pemerintah tidak mungkin menjalankan pencegahan dan pemberantasan terorisme tanpa dukungan masyarakat. Bicara pencegahan dan pemberantasan, artinya kebijakan apa pun yang harus dilakukan pemerintah, perlu dukungan dari masyarakat. Meskipun kebijakan tersebut terpaksa mengambil sedikit hak dari masyarakat.

   REFERENSI:
Wilkinson, Paul; Terrorism versus liberal democracy : the problems of response; Institute for the Study of Conflict, 1976

Shirky, Clay; The Political Power of Social Media: Technology, the Public Sphere, and Political Change; Foreign Affairs, Vol. 90, No. 1 (JANUARY/FEBRUARY 2011), pp. 28-41

MEDIA DAN DEFINISI TERORISME

10_150

Designed by Freepik

Terminologi dari ‘terorisme’ memiliki berbagai arti dan persepsi, tergantung dari mana kita melihatnya. Ada yang berpendapat bahwa apa yang dilakukan Al Qaida adalah perjuangan jihad Islam untuk melawan ketidakadilan yang lahir dari kekuasaan bangsa Barat. Namun sebaliknya ada yang berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh Al Qaida adalah pelanggaran hukum. Pelanggaran yang mengancam dan merugikan banyak pihak, termasuk pemeluk agama Islam sendiri.

Arti ‘terorisme’ sendiri masih tidak jelas. Tidak ada panduan yang pasti mengenai arti ‘terorisme’ itu sendiri. FBI mendefiniskan ‘terorisme’ dengan:

“the unlawful use of force and violence against persons or property to intimidate or coerce a Government, the civilian population, or any segment thereof, in furtherance of political or social objectives.”

Sementara dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) nomor 1 tahun 2002 (yang sekarang sudah disahkan menjadi Undang Undang nomor 15 tahun 2003) tentang tindak pidana terorisme, definisi tindak pidana terorisme dijelaskan sebagai:

“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman  kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas  kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau  mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang  strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional…”

Definisi-definisi di atas hanya sedikit dari sekian banyak definisi mengenai terorisme. Dari definisi di atas saja sudah tampak perbedannya yang mendasar. Jika FBI mendefinisikan bahwa kegiatan terorisme memiliki suatu tujuan. Apakah itu tujuan politik atau sosial, yang jelas suatu aksi disebut aksi terorisme jika ia memiliki tujuan tertentu.

Sementara di dalam Perppu, sama sekali tidak disebut bahwa aksi terorisme memiliki suatu tujuan yang diperjuangkan oleh si pelaku. Jadi siapa pun, tanpa alasan atau tujuan, yang melakukan tindak kekerasan, ancaman sehingga menimbulkan ketakutan dan atau memakan korban, dilakukan secara sadar dengan juga merusak fasilitas umum itu adalah suatu aksi terorisme.

Meskipun kedua definisi ini berbeda, namun seharusnya di tiap negara paling tidak ada satu definisi yang dijadikan panduan. Panduan untuk apa? Untuk banyak hal. Misalnya saja panduan bagi penegak hukum untuk menilai jika terjadi suatu insiden. Mereka dapat meniliai apakah itu termasuk tindak pidana terorisme atau tindak pidana kriminalitas lain. Media pun perlu memakai panduan definisi dalam suatu wilayah negara. Dalam hal ini, kita bicara tentang wilayah Republik Indonesia. Artinya, media di Indonesia perlu memiliki konsensus dalam pengertian akan definisi ‘terorisme’.

Media sering menggunakan terminologi ‘terorisme’ hanya untuk kepentingan rating atau jika di media online, kepentingan ‘klik’ semata. Sekadar untuk membujuk orang membaca surat kabar dan menonton berita televisi. Pendidikan publik tentang terorisme adalah melalui media dan sering penyalahgunaan kata ini malah akan menghasilkan arti yang tidak jelas.

Peran media dalam mendidik publik tentang apa itu arti terorisme menjadi begitu penting. Tidak hanya penting bagi publik atau masyarakat umum namun juga dapat membuat komunikasi antar lembaga terkait urusan terorisme mendapatkan kata sepakat untuk menentukan suatu tindakan termasuk dalam ranah terorisme atau bukan.

Memang tidak mudah mendefinisikan terorisme. Mendefinisikan terorisme adalah komponen yang paling ambigu dalam studi terorisme, tidak ada definisi yang diterima secara universal dapat membedakan serangan terhadap warga sipil tidak bersenjata atau militer bersenjata serta dapat memperhitungkan tren terbaru tujuan teroris dan perang.

Seberapa sulitnya mendefiniskan ‘terorisme’, namun perlu suatu kesepakatan dalam negara beserta lembaga-lembaga terkait untuk masalah terorisme. Salah satu lembaganya adalah media, baik media konvensional maupun media sosial. Terutama media konvensional seperti televisi, surat kabar, radio dan media online perlu kesepakatan untuk menentukan definisi terorisme mana yang akan dipakai dalam siaran-siaran beritanya.

Misalnya, dalam suatu kejadian tindak kriminal seperti yang belum lama ini marak seperti begal. Terjadi di berbagai tempat di Jakarta, Depok, Tangerang, Lampung, Sumatera Selatan dan berbagai tempat lainnya. Modus operandinya bermacam-macam. Biasanya dilakukan dengan motor, dikerjakan oleh beberapa orang yang bekerja dalam dua atau tiga kelompok. Kegiatan mereka dari ‘hanya’ pencurian, merampok hingga membunuh korban tidak segan mereka lakukan. Korban yang dibunuh bisa siapa saja, dari warga biasa hingga polisi.

Apakah para begal ini menimbulkan keresahan pada masyarakat luas? Tentunya. Dalam pengamatan sepintas, baik melalui media konvensional, media sosial dan dalam percakapan sehari-hari, pada saat maraknya aksi begal ini, masyarakat cenderung gelisah. Media pun mengangkat beberapa kasus begal ini ke ranah publik. Makin membuat masyarakat gelisah. Memang, bukan salah media sehingga masyarakat gelisah. Yang ingin ditekankan di sini adalah begal membuat gelisah massa. Lalu pertanyaannya adalah, sesuai dengan definisi tindak pidana terorisme di Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme apakah begal dapat diartikan sebagai teroris? Karena sesuai definisi di sana, aksi terorisme akan menimbulkan kegelisahan atau rasa takut pada massa yang sifatnya meluas, begitu pun aksi-aksi begal yang memberikan efek ketakutan massa meluas. Begal pun merampas harta benda bahkan juga nyawa orang lain.

Jika begal tadi termasuk dari tindak pidana terorisme, seharusnya pula media menyiarkan berita tentang begal seperti layaknya berita tentang terorisme. Masalahnya, di media, begal ya begal, bukan teroris meskipun aksinya mirip dengan terorisme jika berdasarkan UU 15 tahun 2003. Tindak kekerasan yang menghilangkan nyawa bukan hanya dengan bom yang biasa dilakukan oleh kelompok ‘teroris’. Dengan pistol rakitan atau samurai, nyawa pun dapat hilang. Berdasarkan Undang-Undang nomor 15, tidak disebutkan apakah penghilangan nyawa dengan menggunakan bom atau alat lain.

Jika media memakai definisi dari FBI, begal belum bisa dibilang aksi terorisme. Karena aksi begal tidak memiliki objektif politik, sementara suatu aksi terorisme menurut FBI harus memiliki tujuan politik tertentu. Definisi mana yang akan dipakai oleh media? Sejauh ini belum jelas. Oleh karena itu, para lembaga terkait anti terorisme di Indonesia perlu duduk bersama untuk menentukan definisi tersebut.

Media perlu konsisten mewartakan yang mana begal, mana bajing loncat, mana aksi terorisme. Karena ketiganya, berdasarkan Undang-Undang nomor 15, memiliki karakter aksi yang hampir mirip. Dengan konsistennya media dalam menerapkan definisi yang jelas terhadapa aksi terorisme, masyarakat akan lebih paham dalam melihat suatu aksi kekerasan atau kriminal.

Perlu dukungan banyak pihak terutama pemerintah untuk menyosialisasikan definisi terorisme kepada masyarakat melalui bantuan media, baik media konvensional maupun media sosial. Lembaga-lembaga anti terorisme seperti Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Polri dan TNI akan dapat lebih mudah berkoordinasi jika Indonesia memiliki satu definisi yang jelas tentang aksi terorisme. Definisi yang sangat mungkin berbeda dengan definsi yang dimiliki oleh negara atau lembaga asing lain. Pengkoordinasian ini akan lebih mudah jika dibantu dengan pendidikan dari media pada masyarakat. Sehingga nantinya akan dapat mengurangi salah paham di lapangan dan juga rasa saling curiga di ranah publik.

Terorisme bukan hanya orang dengan bom bunuh diri di badannya, atau orang bersorban dengan AK-47 di tangan kanannya, atau orang bertopeng dengan suara yang sudah direkayasa bicara tentang ancaman di YouTube. Siapa pun, apa pun bentuk badan, warna kulit, ras dan agamanya yang melakukan aksi teror sesuai dengan Undang-Undang nomor 15 tahun 2003 itu adalah teroris; seseorang, atau dengan kelompoknya, yang melakukan aksi terorisme. Mereka sudah layak dihukum sesuai undang-undang tersebut. Sudahkah kita semua tahu apa itu terorisme sesuai undang-undang? Salah satunya adalah tugas media untuk mulai melakukan kampanye sosialisasi definisi terorisme versi Republik Indonesia.

REFERENSI:

1. Ronczkowski, Michael; Terrorism and Organized Hate Crime, hal. 20; CRC Press, 2012
Bruce, Gregor; Definition of Terrorism Social and Political Effects; Journal of Military and Veterans’ Health, Volume 21 Number 2; May 2013
2. Sinai, Joshua; How To Define Terrorism, Perspectives On Terrorism, Vol. II, Issue 4, February 2008

FAQ Konser Bon Jovi, Jakarta, 2015

Foto: @abottsky
Foto: @abottsky

Keren gak?
Subjektif. Kalau nanya yang tahu semua lagunya, asik-asik aja.

Soundnya bagus gak?
Seumur-umur nonton di GBK, belum pernah ada penampil yang tampil sempurna di sana secara sound. Nggak tahu kenapa. Apa karena faktor bangunan GBK yang memang nggak didesain untuk ‘menyerap’ suara atau memang belum ada yang mampu mengendalikan sound di GBK. Padahal saya berdiri pas di belakang FOH yang harusnya jadi sweet spot dan tempat sound terdengar balance. Di lagu pertama, sound yang keluar mendem dan nggak balance. Baru sekitar lagu keempat sound lumayan balance, tapi tetap jauh dari sempurna.

Banyak lagu-lagu lamanya?
Kalau yang dimaksud lagu lama adalah lagu-lagu album Crossroads dan sebelumnya, ada sekitar 11 lagu yang dibawain. Kalau lagu lama maksudnya adalah lagu-lagu dari sebelum album ‘Burning Bridges’ yang baru dirilis, total ada 19 lagu (sudah termasuk 11 lagu dari pra Crossroads). Buat audiens yang berhenti denger Bon Jovi di album Crossroads, harusnya cukup terpuaskan karena bisa nyanyi 11 lagu.

Gimana posisi gitaris?
Gitaris malam itu adalah Phil X, yang paling banyak ambil posisi lead guitar dan ada Matt O’Ree. Keduanya gitaris session yang andal, malah Matt adalah frontman dari band bluesnya. Silakan di-google sendiri kalau mau tahu tentang mereka. Di panggung, Jon diapit dua gitaris gondrong itu keren dilihatnya.

Apa serunya tanpa Richie Sambora?
Secara teknik dan performance, kedua gitaris tadi sangat mumpuni dan tampil nggak malu-maluin. Secara sosok di panggung, Richie memang belum tergantikan, terutama untuk nyanyi harmoni bareng Jon. Bukan salah siapa-siapa sih kalau Richie yang galau sampai akhirnya resign dari band. Fans move on…if you are a fan.

Bon Jovi ngerock nggak?
Definisi rock apa? Distorsi? Berisik? Teriakan? Lead guitar melengking? Kalau jawaban semuanya ‘iya’, ya Bon Jovi ngerock. Kalau punya definisi rock yang lain ya monggo dinilai sendiri. Yang jelas jangan harap Bon Jovi kayak Lamb of God. Beda binatang.

Jon udah susah nyanyiin nada-nada tinggi, kan?
Emang. Dari beberapa tahun lalu pun udah kayak gitu. Banyak buktinya di YouTube. Nggak expect dia nyanyi kayak masih muda. Vokalis yang suaranya masih gokil dari band glam rock era 80-90an, cuman Jeff Keith (Tesla) dan Tom Keifer (Cinde-fuckin-rella). Bret Michaels (Poison) cukup oke, itu juga karena gaya nyanyi dia jarang di nada-nada tinggi.

Secara keseluruhan, konser ini baik-baik aja. Beda rasanya memang dengan 20 tahun lalu pas semua orang yang datang ke Ancol tahu luar kepala lagu-lagu Bon Jovi dan kita datang dengan rasa deg-degan yang sama untuk nonton mereka, even udah nggak original lineup.

Poin lain, sound yang emang nggak maksimal. GBK emang antik, susah ditaklukan secara sound. Pekerjaan rumah buat para promotor untuk bisa cari venue outdoor yang mampu nampung 40 ribu lebih audiens tanpa harus mengorbankan sound. Atau pugar GBK menjadi stadion kelas dunia ala Wembley. Ah, ngarep pemugaran ini agak berharap terlalu banyak ya?

Setlist:
That’s What The Water Made Me
Who Says You Can’t Go Home
Lost Highway
Raise Your Hands
You Give Love a Bad Name
Born To Be My Baby
We Don’t Run
It’s My Life
Because We Can
Someday I’ll Be Saturday Night
What About Now
We Got It Going On
In These Arms
Wanted Dead Or Alive
I’ll Sleep When I’m Dead
Keep The Faith
Bad Medicine

Encore:
Runaway
Have a Nice Day
Livin On a Prayer

Musik Itu Obsesi

Quotation-Bruce-Springsteen-people-obsession-artist-Meetville-Quotes-4433

Tergelitik dengan status seorang teman di media sosialnya yang kurang lebih berbunyi, industri musik tidak akan maju jika musik masih dianggap sebatas hobi. Dari status itu, saya jadi berpikir jauh. Apa sih sebenarnya musisi itu? Sambil berpikir beberapa lama (hari), sampai saya pada hipotesa tentang musisi. H = jika ingin disebut musisi, seseorang harus terobsesi dengan musik. Obsesi, bukan sekadar hobi.

Lalu apa itu obsesi? Dari definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia, ‘obsesi’ itu adalah gangguan jiwa berupa pikiran yang selalu menggoda seseorang dan sangat sukar dihilangkan. Saya hanya mengutip referensi dari satu sumber saja mengenai ‘obsesi’ karena definisi ini dirasa cukup mewakilkan dalam tulisan ini.

Artinya, obsesi dengan musik adalah suatu pikiran tentang musik dan berbagai dimensi di dalamnya yang tidak mudah hilang dari pikiran atau bahkan tidak pernah akan hilang. Jika kita memiliki suatu keadaan jiwa seperti itu, kemungkinan besar kita adalah musisi. Tidak harus bisa bermain instrumen dengan sempurna untuk bisa disebut musisi selama ia ’terganggu jiwanya’ karena musik.

Eksplorasi adalah satu variabel penting dari definisi seseorang yang terobsesi dengan musik. Musisi tidak berhenti mendengar dan melakukan eksplorasi musik. Musik yang di luar genre kesukaannya atau genre tempat dia  dibesarkan atau hidup. Musik di luar habitat kenyamanannya. Jika ada yang mengaku musisi tapi ia menolak untuk mengeksplorasi musik di luar habitatnya tadi, mungkin harus dipertanyakan apakah benar ia seorang musisi? Ini sudah dibuktikan oleh musisi-musisi besar dunia dan dari negeri sendiri yang selalu melakukan eksplorasi atau, sederhananya, kolaborasi dengan musisi lain di luar genrenya, sebut saja The Beatles (masing-masing Beatle pernah kolaborasi dengan musisi lain), David Bowie, Sting, Indra Lesmana, Chrisye dan masih banyak yang lain. Orang-orang ini terobsesi dengan musik.

Variabel lain adalah ‘terganggu’ dengan musik baru. ‘Terganggu’ ini artinya selalu ada rasa penasaran, tergoda, tertantang dan ingin ‘ngulik’ jika seorang musisi mendengar musik ‘baru’. Musik baru yang tidak selalu harus berasal dari genre favoritnya. Ia selalu ingin mengkaji musik baru tersebut. Apa yang membuat musik baru ini unik, apa alasan di belakang penulis lagu ini, bagaimana kira-kira sang penulis lagu menulis ini, apa inspirasinya, dan bermacam pertanyaan lain yang muncul.

Masih butuh pembuktian hipotesa di atas. Tulisan singkat ini hanya ingin membuka wacana bahwa jadi musisi bukan sekadar bisa main musik, rekaman, pentas. Tidak cukup hanya menghafalkan naik turunnya tangga nada harmonic minor atau mode Lydian saja. Ada nilai yang lebih dalam dari itu semua. Mungkin jika bisa menjawab hipotesa yang saya tawarkan di atas, bisa sekalian menjawab  hipotesa status medsos teman saya itu.